UJIAN berat dialami Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah pusat telah memotong dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Banyuwangi untuk anggaran 2026 yang disusun pada akhir 2025. Tidak tanggung-tanggung. Pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat mencapai 25 persen.
Sebelum adanya pemotongan yang dipicu kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat, postur anggaran TKD Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 2,63 triliun. Setelah dipotong 25 persen, anggaran TKD Banyuwangi pun tinggal Rp1,97 triliun! Tidak berhenti di situ. Alokasi dana desa juga terjun bebas. Dari yang semula Rp 200 miliar, kini menjadi hanya sekitar Rp 60 miliar.
Ketika masih terengah-engah merasionalisasi program dengan menyempitnya ruang fiskal, kota The Sunrise of Java Banyuwangi kembali dihantam kabar buruk. Untuk kali kedua, TKD Kabupaten Banyuwangi dikurangi oleh pemerintah pusat. “Tahun 2026 ini berkurang lagi Rp 86 miliar, Pak,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si. lewat pesan digital ke HP saya.
Tentu, dampak pemotongan yang “ugal-ugalan” itu sangat luar biasa.
Pastinya, ruang fiskal daerah pemerintah Bumi Blambangan berkurang drastis. Terkhusus pada belanja infrastruktur. Pos dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pekerjaan umum juga terdampak.
Dalam kondisi makin menyempitnya ruang fiskal, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan konsolidasi secara maraton. Ke dalam (internal), Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas terus mengobarkan semangat efisiensi. Wajib hukumnya bagi seluruh jajaran organisasi perangkat desa (OPD) serta badan dan lembaga yang dipimpinnya mengerem pengeluaran yang tidak urgen. Bupati mengajak mereka menghitung ulang anggaran untuk program dan kegiatan tahun anggaran 2026 yang sudah disusun dan ditetapkan pada akhir 2025.
Secara eksternal, Bupati Ipuk mengirim tim khusus ke DPRD Banyuwangi. Tugasnya adalah melakukan rasionalisasi program pembangunan 2026 bersama tim anggota DPRD. Program yang sudah ditetapkan dalam APBD 2026 diselaraskan ulang dengan anggaran yang berkurang drastis. Buntut pemotongan dana TKD oleh pemerintah pusat.
Sama seperti daerah lain, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga sempat terpukul hebat akibat pemotongan dana TKD. Namun, Banyuwangi tetaplah Banyuwangi. Yang selalu bisa mengatasi kesulitan dalam waktu singkat. Tidak seperti daerah lain yang kelimpungan berkepanjangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil move on dengan cepat. Memang beberapa program terpaksa harus ditunda pelaksanaannya. Namun sebagian besar program yang lain masih bisa dijalankan. Meski dengan anggaran yang sangat cekak. Terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil.
Ketahanan Pemkab Banyuwangi dalam menghadapi keterbatasan fiskal benar-benar sedang diuji. Dan, pelan tapi pasti, tanda-tanda lulus ujian itu mulai kentara. Hasil itu tak luput dari strategi jitu yang dilakukan oleh pemkab. Yakni, dengan cepat menentukan skala prioritas program kegiatan. Lalu program prioritas itu didetailkan secara rinci dan terukur. Pemkab juga mengoptimalkan peran anggaran non-pemerintah: CSR (Corporate Social Responsibility), hibah, dlsb.
Setelah prioritas urusan wajib teranggarkan, kata Yayan –panggilan karib Sekda Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si,– langkah berikutnya baru menyentuh program kegiatan yang sifatnya genting. Mendesak dan penting.
Pemkab Banyuwangi, lanjut Yayan, tidak tutup telinga terhadap masukan dan saran dari pihak ketiga. Terutama stakeholder yang selama ini telah bermitra dengan pemkab. Salah satunya adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berkantor di Jember. Selama ini, OJK selalu memberikan arahan. Memastikan efektivitas program-program prioritas di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai pembantu kepala daerah. Selain itu, OJK juga memberi stimulus untuk mendorong sektor-sektor lainnya.
Kemitraan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama OJK sudah berlangsung lama. Bukan hanya setahun dua tahun mutakhir. Yakni, saat ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tergerus akibat program efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.
Harus diakui secara jujur, bahwa OJK memiliki peran strategis dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Khusushon, dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Wujudnya antara lain adalah pembentukan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah). Sebuah wadah koordinasi lintas sektoral yang salah satu fungsinya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Selain juga mendukung program prioritas pemerintah daerah Banyuwangi.
Event tahunan seperti BIK (Bulan Inklusi Keuangan) dan NIK Run yang disinergikan dengan event Banyuwangi Batik Festival dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) sangat efektif menjadi media mengedukasi masyarakat. Juga media promosi produk keuangan. Sekaligus menebar warning kepada warga dari bahaya judi online, pinjaman online ilegal, dan investasi bodong.
Satu lagi, program tabungan pelajar dan program E-Saku. Pembukaan rekening masif bagi pelajar (melalui Tabungan Simpel oleh Bank Jatim) sejak 2025 mampu menggairahkan pelajar Banyuwangi untuk menabung. Apalagi program itu selaras dengan program SAS (Siswa Asuh Sebaya) yang sudah berjalan satu dekadean. Di mana siswa dari keluarga mampu atau cukup membantu temannya sesama siswa yang hidup dalam keluarga kurang mampu.
Siswa Kota Gandrung Banyuwangi sudah familiar dengan E-Saku. Mereka sudah terbiasa dengan sistem pembayaran non-tunai (cashless). Saat jajan di kantin sekolah mereka sudah menggunakan kartu tabungan. Bahkan, dalam event Digital Mission Race Pramuka tingkat SD/MI (25 Oktober 2026) dan SMP/MTs (27 September 2026), setiap peserta harus berbelanja makanan di salah satu pos dengan pembayaran menggunakan aplikasi QRIS. Program tersebut digelar oleh Jawa Pos Radar Banyuwangi bekerja sama dengan Bank Jatim Cabang Banyuwangi.
Wa ba’du. Koordinasi dan sinergi yang sudah terbangun apik antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan OJK perlu dipertahankan. Bila perlu malah lebih ditingkatkan. OJK diharapkan dapat mendorong ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan inklusif guna memperkuat perekonomian daerah. Dan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi sebagai gol indahnya. (Pekolom Banyuwangi)
Editor : Sigit HariyadiSumber : Jawa Pos Radar Banyuwangi