Dana Pusat Dipangkas Rp 665 Miliar, Banyuwangi Putar Otak Selamatkan APBD

RADAR BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi harus mengencangkan ikat pinggang setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menyusut Rp 665 miliar atau sekitar 25 persen. Dampak paling terasa langsung menghantam belanja infrastruktur, membuat ruang fiskal untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik semakin sempit.

Penurunan tersebut membuat postur TKD Banyuwangi berubah drastis. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, alokasi TKD yang sebelumnya mencapai Rp 2,63 triliun kini menjadi sekitar Rp 1,97 triliun.

Kontraksi itu tidak hanya memengaruhi belanja pembangunan fisik. Hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan penyesuaian anggaran karena kapasitas belanja daerah ikut menyusut.

Belanja Fisik Paling Terpukul

Kepala BPKAD Banyuwangi Samsudin mengatakan, sektor infrastruktur menjadi bagian yang paling terdampak dari penurunan kemampuan fiskal tersebut.

“Imbas nomor satu jelas infrastruktur. Kami hampir tidak bisa belanja fisik. Kalaupun ada pembangunan, porsinya sangat kecil, jauh dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Samsudin.

Sejumlah sumber pendanaan spesifik dari pemerintah pusat juga mengalami perubahan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk bidang pekerjaan umum tercatat nol rupiah. Begitu pula Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) yang tidak lagi tersedia.

Kondisi tersebut membuat kemampuan daerah membiayai pembangunan fisik semakin terbatas. Padahal, kebutuhan terhadap perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas publik tetap menjadi bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dana Desa Ikut Menyusut

Tekanan fiskal juga terasa hingga tingkat pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa yang sebelumnya sekitar Rp 200 miliar disebut menyusut menjadi Rp 60 miliar.

Di sisi lain, insentif fiskal untuk aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini menjadi salah satu instrumen pendukung kinerja pendapatan juga tidak tersedia tahun ini.

Samsudin menyebut penyesuaian tidak hanya menyasar belanja pembangunan. Belanja rutin birokrasi juga harus dikurangi untuk menyesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.