RADARBANYUWANGI.ID – Lonjakan harga minyak goreng (migor) yang terjadi serentak dalam beberapa pekan terakhir mulai menekan pelaku usaha kecil, terutama pedagang gorengan di pinggir jalan.
Kenaikan ini bukan hanya menggerus margin keuntungan, tetapi juga memaksa mereka bertahan di tengah dilema: menaikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau bertahan dengan keuntungan yang kian tipis.
Di Dusun Sumberwadung, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, seorang pedagang gorengan, Atik, 46, mengaku situasi saat ini menjadi salah satu yang paling berat sepanjang lebih dari satu dekade ia berjualan.
Harga berbagai merek minyak goreng melonjak hampir bersamaan, tanpa memberi ruang bagi pedagang kecil untuk beradaptasi.
“Semua naik. Baik Fortune, Sunco, maupun MinyaKita. Saya sudah coba berbagai merek, tapi semuanya sedang naik,” ujarnya, Kamis (7/5).
Kenaikan tersebut, menurut Atik, terjadi beriringan dengan lonjakan harga bahan lain seperti plastik kemasan.
Untuk minyak goreng bersubsidi MinyaKita, harga kini sudah menembus di atas Rp16 ribu per liter, padahal sebelumnya masih berkisar Rp15.700 sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sementara minyak kemasan premium seperti Fortune kini mencapai Rp21 ribu per liter, naik dari sebelumnya sekitar Rp19 ribu.
Dalam aktivitas sehari-hari, Atik menghabiskan sekitar tujuh liter minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan produksi gorengan.
Dengan volume penggunaan sebesar itu, selisih kenaikan harga sekecil apa pun langsung berdampak signifikan pada biaya operasional.
“Dampaknya besar sekali. Keuntungan kami jadi menipis,” tegasnya.
Kondisi serupa juga dirasakan Asnawi, 55, pedagang gorengan di Desa Genteng Wetan. Ia bahkan menyebut kenaikan harga minyak goreng membuat usahanya nyaris hanya mencapai titik impas.
“Kami sekarang seringnya cuma balik modal. Tidak bisa menaikkan harga jual, kalau sampai lebih mahal, pelanggan bisa pergi,” katanya.
Saat ini, harga satuan gorengan masih bertahan di angka Rp1.000 per biji—harga psikologis yang sulit dinaikkan karena sensitivitas konsumen di segmen pasar bawah. Kenaikan harga berisiko langsung menurunkan daya beli pelanggan setia.
Di sisi lain, pantauan di Pasar Genteng I, Desa Genteng Kulon, menunjukkan bahwa harga MinyaKita masih relatif sesuai dengan HET.
Namun, distribusi dan praktik penjualan di tingkat pengecer disebut bisa memengaruhi harga di lapangan.
Petugas Pasar Genteng I, Arif Kurniawan, menjelaskan bahwa perbedaan harga bisa terjadi akibat perpindahan barang di rantai distribusi.
“Harganya masih sesuai HET. Kalau ada yang di atas itu, kemungkinan sudah berpindah tangan ke pedagang lain,” jelasnya.
Kondisi ini menyoroti persoalan klasik dalam distribusi bahan pokok: disparitas harga antara regulasi dan praktik di lapangan.
Bagi pedagang kecil seperti penjual gorengan, ketidakstabilan harga migor menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan usaha mereka.
Tanpa intervensi yang tepat, baik dari sisi pengendalian harga maupun distribusi, tekanan terhadap sektor informal diprediksi akan terus berlanjut.
Sementara itu, pedagang hanya bisa berharap harga segera stabil—sebelum usaha kecil mereka benar-benar tak lagi bertahan. (sas/aif)
Editor : Ali Sodiqin