Mengabadi dalam Pemikiran "Negara Budiman" Abdullah Azwar Anas

RADAR BANYUWANGI - Selamat ulang tahun untuk Bapak Abdullah Azwar Anas. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, cara saya memberikan penghormatan atas dedikasi beliau adalah dengan menengok kembali kedalaman pemikiran dan gagasan yang pernah beliau goreskan bagi bangsa ini.

Melalui bukunya yang monumental, ”Mengawal Negara Budiman: Seberkas Akuntabilitas Amanah Rakyat”, kita diajak menyelami gagasan seorang pemimpin yang tidak hanya piawai dalam eksekusi kebijakan, tetapi juga memiliki fondasi filosofis dan spiritual yang kokoh. Pemikiran tersebut mewakili kepemimpinan beliau yang dibentuk oleh perpaduan antara rasionalitas teknokrasi, keberpihakan pada rakyat kecil, serta kedalaman spiritualitas santri.

Menjaga Haluan Negara dan Peran Profetis Agama, dengan menyitir  pemikiran Evans (1995), beliau mengingatkan kita bahwa apa pun kondisinya, “negara tetap merupakan kelembagaan dan aktor sosial yang penting dalam tata kehidupan masyarakat modern.” Karena itu, tugas besar bersama adalah memastikan haluan negara tidak dipotong di tengah jalan oleh kepentingan segelintir kelompok. Kehadiran negara menjadi sangat krusial ketika melihat kondisi riil rakyat bawah. Beliau meminjam metafora James Scott (1983) tentang masyarakat miskin yang diibaratkan seperti orang yang berendam dalam air hingga setinggi leher. Bagi mereka yang berada dalam posisi setipis itu, gelombang atau ombak sekecil apa pun akan langsung menenggelamkan hidup mereka.

Oleh karena itu, beliau menggarisbawahi bahwa poros keadilan harus menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kebijakan tidak boleh sekadar didikte oleh kepentingan pasar, melainkan harus hadir secara nyata untuk menyelamatkan sendi-sendi sosial kehidupan rakyat. Tugas besar pemerintah adalah memastikan bahwa haluan negara tidak dipotong atau dibajak di tengah jalan oleh segelintir kelompok oligarki.

Bagi beliau, menjaga haluan tersebut harus dilandasi nilai-nilai spiritual. Agama tidak boleh berwajah tua, renta, atau beku, melainkan harus hadir sebagai “pemantik bagi sebuah transformasi sosial dengan peran profetis dan sosial yang diembannya.” Di sinilah agama menemukan relevansi dan kebermaknaannya yang sejati.

Perspektif ini ditegaskan pula oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kata pengantar buku tersebut. Gus Dur mengapresiasi bagaimana pak Anas membahas persoalan kebangsaan tanpa pernah kehilangan identitasnya sebagai anak santri yang dibesarkan di lingkungan pesantren. Beliau mampu menunjukkan keunggulan nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah melalui kemampuan merawat pluralitas—menoleransi nilai-nilai lain tanpa sedikit pun kehilangan jati diri.

Nilai keislaman yang inklusif ini tidak hanya berhenti di lembaran kertas. Komitmen tersebut terbukti nyata di lapangan, salah satunya melalui dedikasi beliau dalam membangun pondok pesantren yang megah di kampung halamannya dan di tengah masa jabatannya sebagai Bupati Banyuwangi—sebuah monumen hidup dari keberlanjutan tradisi intelektual dan spiritual Islam.

Salah satu pesan paling kuat dari tulisan beliau adalah konsep Spiritualitas Politik. Yang menegaskan bahwa:

“Spiritualisasi politik dapat menumbuhkan komitmen dan kesediaan untuk mentransendensikan vested interest masing-masing kelompok demi kepentingan yang lebih luas dan lebih mulia.”

Spiritualitas politik inilah yang meretas sekat-sekat ideologi, partai, agama, maupun suku, serta mengantarkan masyarakat pada sikap yang egaliter dan inklusif berdasarkan kerangka nilai, bukan sekadar simbol fisik.