Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ganjar Bidani UU Kewarganegaraan

Sigit Hariyadi
Penulis: Sigit Hariyadi❯

BERBAGI PENGALAMAN: Ganjar Pranowo menghadiri kuliah umum di Universitas Katholik Parahyangan Bandung, pada Rabu (11/10).
BERBAGI PENGALAMAN: Ganjar Pranowo menghadiri kuliah umum di Universitas Katholik Parahyangan Bandung, pada Rabu (11/10).
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi - Bakal calon presiden (bacapres) 2024 Ganjar Pranowo berperan besar dalam penghapusan diskriminasi terhadap warga minoritas atau keturunan Tionghoa.


Advertisement

Sewaktu menjabat Anggota DPR RI, Ganjar membidani lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Saat itu aturan kewarganegaraan masih mendiskriminasi warga minoritas. UU Nomor 62 Tahun 1958 membedakan warga negara Indonesia dan keturunan.

Ganjar yang lolos Pemilu Legislatif 2004 menyerap kegelisahan ini.

Advertisement

Bersama sejawatnya di DPR RI, dia membidani lahirnya UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan.

Kemunculan undang-undang ini disambut suka cita.

Pasalnya, UU ini mengusung prinsip kesetaraan, tidak ada diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, dan hak-hak yang sama antarwarga negara.

Advertisement

Tidak ada lagi pemisahan warga negara Indonesia (WNI) dan keturunan. Yang ada hanya WNI dan warga negara asing.

UU tersebut juga menguatkan status anak pada tiga kelompok rentan.

Yakni, anak dari perkawinan campur sah orang tua asing dan Indonesia, anak di luar perkawinan sah orang tua asing dan Indonesia, serta pengukuhan status WNI anak yang lahir di Indonesia walaupun status orangtuanya tidak diketahui atau meninggal.

“UU ini menguatkan bahwa anak dengan status rentan, misalnya tiga contoh itu akan diakui, dilindungi, dan diperlakukan sebagai WNI,” ujar Ganjar saat memberikan kuliah umum dengan tema Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia di Universitas Katholik Parahyangan Bandung, pada Rabu (11/10).

Ganjar menceritakan hal itu sebagai contoh bagaimana anak muda bisa terlibat dalam sistem untuk mengubah kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik.

”Ada dua cara terlibat, di dalam sistem seperti saya dengan masuk DPR dan menghasilkan UU tersebut atau di luar sistem dengan menjadi pengawas pemerintah,” katanya.

Dua-duanya menurut Ganjar bagus asal dijalankan dengan sungguh-sungguh, komitmen pada bangsa dan negara, serta integritas dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Bukan itu saja, selama menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar juga sangat peduli terhadap kesetaraan. Terbukti, indeks ketimpangan gender (IKG) di Jateng menurun.

IKG Jawa Tengah pada 2022 sebesar 0,371, turun 0,006 poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,377.

Hal ini terutama karena dipengaruhi dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja.

Kuliah umum dihadiri lebih dari seribu mahasiswa.

Mereka tampak antusias menyimak pemaparan gagasan Ganjar selama hampir dua jam.

Sedianya panitia mengundang tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Namun hanya Ganjar yang memenuhi undangan tersebut.

Sementara itu, eksekutif dan legislatif terus memperjuangkan kesetaraan antarwarga.

Salah satu upaya yang kini intens dilakukan adalah dengan menggodok rancangan pengarusutamaan gender

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dugaan Penyadapan Prabowo Disorot, DPR Siapkan Pengawasan Ketat

Dugaan Penyadapan Prabowo Disorot, DPR Siapkan Pengawasan Ketat

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo memasuki babak baru. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara DPR menyiapkan pengawasan dan meminta motif serta dalang penyadapan diungkap.

Komjen Suyudi Ario Seto Segera Jadi Kapolri, Ini Rekam Jejaknya

Komjen Suyudi Ario Seto Segera Jadi Kapolri, Ini Rekam Jejaknya

Komjen Suyudi Ario Seto disetujui DPR sebagai Kapolri pengganti Listyo Sigit. Simak profil dan perjalanan karier Suyudi menuju pucuk Polri.

Draf RUU Perampasan Aset Belum Final, DPR Kejar Target 15 Desember

Draf RUU Perampasan Aset Belum Final, DPR Kejar Target 15 Desember

DPR terus membahas RUU Perampasan Aset dan membuka ruang masukan publik. Draf belum final, sementara pengesahan ditargetkan 15 Desember 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer