Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hadapi Pilkada 2024, KPU Banyuwangi Butuh Anggaran Rp 113 Miliar

G
Ilustrasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. (JawaPos.com)
Ilustrasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. (JawaPos.com)

RadarBanyuwangi.id – Tahap persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus bergulir. Yang terbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pesta demokrasi lima tahunan tersebut.


Advertisement

Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu tingkat Banyuwangi itu juga mulai ancang-ancang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. KPU mulai menyiapkan segala keperluan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jatim yang digeber pada November tahun depan.

Salah satu tahap yang mulai dipersiapkan berkaitan dengan anggaran penyelenggaraan Pilkada tahun depan. KPU mulai intens berkomunikasi dengan Pemkab Banyuwangi membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman mengaku pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak pemkab. Meski belum melakukan pertemuan secara formal, Dwi telah berkomunikasi dengan Pemkab Banyuwangi secara intens.

Advertisement

“Sejauh ini sudah berkoordinasi dengan Pemkab Banyuwangi secara informal. Memang belum melakukan pertemuan secara formal dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tapi secara umum sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol),” ujarnya, Kamis (22/6).

Dwi menyebut, untuk sementara kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada sebesar Rp 113 miliar. Anggaran ratusan miliar itu sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan logistik dan honor badan ad hoc.

“Alokasi NPHD berasal dari APBD yang khusus untuk pilkada yang meliputi pemilihan gubernur (pilgub) Jatim dan pemilihan bupati (pilbup). Sementara untuk pelaksanaan pilpres dan pileg dianggarkan melalui APBN,” tutur alumnus pascasarjana Universitas Negeri Semarang tersebut.

Advertisement

Dwi menargetkan proses koordinasi berkaitan NPHD dapat segera terlaksana. Dia memasang target dapat melakukan penandatanganan NPHD pada bulan Oktober mendatang. “Kemungkinan NPHD kita bulan Oktober. Tanggal 1 Oktober kita usahakan untuk NPHD. Karena NPHD itu serentak semua se-Indonesia,” pungkasnya. (rei/sgt)

Advertisement
Editor : Ali Sodiqin
Sumber : Radar Banyuwangi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Meritokrasi: Alat Koreksi ASN yang Terlibat Politik Praktis Pilkada 2024

Meritokrasi: Alat Koreksi ASN yang Terlibat Politik Praktis Pilkada 2024

Organisasi yang mampu menempatkan individu sesuai dengan kompetensi, kinerja, dan potensi yang dimiliki cenderung memiliki kinerja yang lebih efektif dan berkelanjutan. Atas dasar pemikiran tersebut, konsep meritokrasi

Bukan Cuma Angkut Penumpang, Kereta Api Jadi Andalan Logistik Sumut

Bukan Cuma Angkut Penumpang, Kereta Api Jadi Andalan Logistik Sumut

Angkutan barang KAI Divre I Sumatera Utara mencapai 703.205 ton sepanjang Januari–Oktober 2026. Pertumbuhan peti kemas hingga 41 persen memperlihatkan besarnya peran kereta api dalam menopang distribusi dan ekonomi.

BP BUMN Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumatera Barat

BP BUMN Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumatera Barat

BP BUMN dorong reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat untuk logistik dan ekonomi. Proyek ini mencakup rute Kayu Tanam hingga Sawahlunto.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer