RADAR BANYUWANGI - Dalam situasi krisis dan terjadinya bencana, tone deaf adalah sikap yang tidak empatif pada penderitaan masyarakat dan kondisi yang terjadi. Sikap pejabat yang tone deaf belakangan ini ramai dikritik para netizen di media sosial karena dianggap tidak paham terhadap realitas, perasaan, atau situasi sosial di sekitarnya, sehingga memberikan respons, pernyataan, atau tindakan yang tidak peka dan sering kali justru menyinggung perasaan publik.
Di media sosial, tidak sedikit netizen yang mengkritik sikap sejumlah pejabat publik yang abai terhadap terjadinya kasus keracunan MBG, bencana di NTT, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau ketika berbagai hal yang berkaitan dengan penderitaan masyaakat miskin. Alih-alih ikut prihatin dan menyuarakan kepedulian, tidak sedikit pejabat malah menunjukkan gaya hidup mewah dan berperilaku flexing, mengeluarkan pernyataan yang meremehkan penderitaan rakyat, atau mengambil kebijakan yang jauh dari kebutuhan dasar masyarakat. Seorang pejabat ketika ditanya kenapa terjadi keracunan MBG, kemudian menjawab tidak tahu karena bukan yang masak, adalah salah satu contoh sikap yang tone deaf.
Faktor Utama
Tone deaf awalnya merupakan istilah yang berkaitan dengan kemampuan dan kepekaan seseorang dalam mengenali atau membedakan nada musik. Namun, maknanya berubah ketika istilah ini digunakan untuk menilai sikap public figure yang tidak memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial di sekitarnya. Sikap bebal sejumlah tokoh publik yang abai terhadap penderitaan sesama, bukan sekadar karena keterisolasian dan kendala psikologis. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pejabat publik terjebak dalam sikap tone deaf.
Pertama, karena orang terlalu terbiasa hidup dalam privilese yang berlebihan. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ketika seseorang dari hari ke hari tidak pernah merasakan hambatan dan perlakuan yang diskriminatif. Orang yang hidup dalam kenyamanan finansial atau sosial sering kali sulit melihat kesulitan orang lain. Mereka menganggap kemudahan yang mereka miliki adalah hal yang normal bagi semua orang, sehingga dalam diri mereka biasanya tidak tumbuh sikap empatif yang memahami realitas dari kacamata orang lain.
Kedua, pengaruh lingkungan peer-group dan para simpatisan yang seringkali hanya memuja, tetapi tidak pernah memberikan kritik yang membangun. Pejabat publik, misalnya sering berada di lingkaran yang hanya memuji dan membenarkan tindakan mereka, sehingga mereka terisolasi dari kritik yang jujur. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ketika seorang pejabat lebih banyak dikelilingi anak buah yang hanya ABS (Asal Bapak Senang), sementara kenyataan yang terjadi di lapangan tidak pernah sampai di telinganya. Pejabatyang terlalu sering menerima laporan ABS ini, biasanya nalurinya menjadi tumpul, tidak menghayati penderitaan masyarakat, dan bahkan salah mengira kalau masyarakat yang dipimpinnya kehidupannya masih jauh dari memuaskan.
Ketiga, akibat mobilitas sosial vertikal yang terlalu cepat. Pengalaman telah banyak menunjukkan, perubahan status ekonomi yang drastis membuat seseorang sering melupakan akar kehidupan masa lalunya yang sederhana. Mereka umumnya berpikir dan menilai orang-orang yang miskin adalah konsekuensi dari kurangnya usaha yang mereka kembangkan. Mereka umumnya mengukur dan menilai orang lain dengan preferensi dirinya sendiri, sehingga jangan heran jika gagal untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Tanpa disadari orang seperti ini biasanya mudah melontarkan komentar yang meremehkan masalah orang lain. Di kalangan orang seperti ini, kesadaran moral untuk melihat masalah dari sudut pandang masyarakat kecil yang senantiasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan harian biasanya tidak muncul. Bahkan mati.
Di kalangan pejabat publik yang tidak peka pada situasi dan penderitaan masyarakat, mereka niscaya akan mendapatkan reaksi keras dari para netizen. Ketika seseorang pejabat publik mengabaikan realitas sosial dalam ucapannya, para netizen biasanya akan bereaksi cepat. Di media sosial, reaksi para netizen ini biasanya tidak hanya berbentuk kritik tajam, atau kecaman massal, tetapi tak jarang bahkan berakhir pada tindak pemboikotan. Publik merasa ucapan pejabat tersebut merendahkan penderitaan atau kerja keras mereka, sehingga yang muncul kemudian tindakan balasan, kecaman dan bahkan perlawanan.
Banyak studi telah membuktikan bahwa bagi figur publik, tokoh politik, atau perusahaan, sikap tone deaf seringkali berdampak menghancurkan reputasi dalam hitungan jam. Kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun runtuh karena satu pernyataan yang dianggap tidak berempati. Pemulihan nama baik membutuhkan waktu yang sangat lama dan usaha yang besar. Studi Timothy Coombs (2015), misalnya menjelaskan bagaimana informasi negatif dan respons yang salah dari organisasi menyebar secara instan di media sosial serta langsung merusak aset reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun.
Turis Pembangunan
Ketidakpekaan sosial atau yang dikenal dengan istilah tone deaf sering terlihat dalam gaya komunikasi dan tindakan para pejabat. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut Chambers (1987) dengan istilah "turis pembangunan". Istilah ini menggambarkan perilaku pejabat yang datang ke suatu daerah bukan untuk menyelami esensi masalah, melainkan sekadar singgah, berfoto-ria bersama hadirin yang datang, menikmati seremoni, lalu pergi tanpa memastikan apa solusi yang akan diberikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
Pejabat yang bertindak seperti “turis pembangunan” biasanya memperlakukan proyek atau kunjungan kerja daerah bagaikan pelesir wisata—hadir dengan fasilitas mewah, menikmati pencitraan visual, tetapi abadi dalam keterasingan dari realitas rakyat. Selain disambut tarian kolosal dan karpet merah di tengah masyarakat yang fasilitas dasarnya masih terbengkalai, prioritas utama kunjungan pejabat yang tone deaf adalah konten media sosial dan estetika visual, bukan dialog substantif dengan warga lokal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
