Menegakkan Akal Sehat Pilkada

Dalam pilkada akal sehat harus ditegakkan. Baik oleh penyelenggara maupun peserta. KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai penyelenggara harus menegakkan akal sehat. Caranya, jalankan pemilihan kepala daerah dengan profesional. Tidak condong sebelah. Membela salah satu pasangan calon (cagub-cawagub, cabup-cawabup, dan cawali-cawawali). Tegakkan aturan. Tanpa pandang bulu. Siapkan infrastruktur kepemiluan.

Akal sehat juga harus ditegakkan oleh parpol sebagai peserta pilkada. Sekadar tahu, berdasar hasil Pileg 2024, di Banyuwangi ada tujuh parpol yang lolos ke Gedung DPRD. Yakni, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, dan PPP (Man Nahnu, 24 April 2024). Tujuh parpol itulah yang berhak mengajukan paslon. Siapa pun yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati (P1) maupun wakil bupati (P2), harus lewat ketujuh parpol itu.

Dari tujuh parpol itu, hanya PDI-P yang punya tiket mengusulkan secara langsung pasangan P1-P2. Sebab, partai berlambang banteng moncong putih itu meraih 11 kursi di parlemen. Melebihi batas bawah syarat pengajuan paslon. Yakni, 20 persen dari total 50 kursi DPRD. Sementara enam parpol yang lain jumlah kursinya tidak ada yang mencapai 20 persen. Mereka harus berkoalisi untuk mencalonkan P1-P2. Bisa gabung PDI-P. Atau membentuk koalisi sendiri.

Ketujuh parpol parlemen sudah mulai ngelus-elus paslon. Dengan mekanismenya masing-masing. Partai Golkar, misalnya, memilih mekanisme penjaringan bakal calon lewat musyawarah internal partai. Hasilnya Golkar Banyuwangi merekomendasikan Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas sebagai bakal calon P-1. Rekomendasi itu telah dikirim ke DPW Partai Golkar Jatim dan DPP di Jakarta. Lengkap dengan tiga bakal calon P2-nya: Ruliyono (Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi), Sekretaris Daerah Bumi Blambangan Mujiono, dan Guntur Priambodo (Kepala Dinas PU Pengairan) Banyuwangi.

PDI-P dan PKB mengambil cara berbeda. Dua partai peraih suara terbanyak itu memilih membuka lowongan untuk P1 dan P2. Cara ini tampak lebih demokratis. Sebab, PDI-P dan PKB memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai P1-P2. Meski belum tentu nama yang diusulkan oleh DPC akan otomatis mendapat rekomendasi dari DPP (Dewan Pengurus Pusat).    

Pendaftaran secara terbuka PDI-P dan PKB disambut antusias. Beberapa figur langsung mendaftar. Baik mendaftar sendiri. Maupun didaftarkan oleh tim pemenangannya. Pendaftar masih akan terus bertambah. Sebab, pendaftaran bakal calon P1-P2 masih berlangsung. Hingga saat ini.

Sama seperti penyelenggara dan peserta pilkada, para pendaftar bakal calon P1-P2 juga harus menegakkan akal sehat. Yakni dengan cara, pertama, bahwa pilbup itu penting bagi kelangsungan demokrasi di negeri ini. Khususnya di kota the Sunrise of Java. Pilbup bukan agenda iseng-iseng. Yang siapa pun orang bisa seenaknya mencalonkan diri.

Memang, tidak ada yang bisa melarang seseorang untuk mencalonkan diri. Tapi untuk maju sebagai calon pemimpin punya syarat-syarat yang mengikat. Baik syarat formal maupun nonformal. Khusus syarat nonformal dibutuhkan kesadaran dan kejujuran dari mereka yang akan mencalonkan diri.

Kesadaran dan kejujuran itu terkait erat dengan akal sehat. Orang yang punya akal sehat biasanya selalu ”bercermin” sebelum melakukan sesuatu. Apalagi untuk maju pilkada. Lewat cermin itu dia akan tahu, seberapa pantas dirinya menjadi calon. Bahwa menjadi pemimpin itu berat. Besar tanggung jawabnya.

Dari cermin itu akan terjawab: layakkah saya mencalonkan diri, mampukah saya memikul amanat rakyat dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Kelayakan itu harus dijawab sendiri. Hanya nuraninya yang bisa memberi jawaban jujur. Juga akal sehatnya, tentu saja. Bukan orang lain yang menjawabnya. Apalagi oleh tim atau orang/kelompok yang berupaya mendekatinya. Tanpa ditanya pun, mereka pasti akan menjawab dengan koor: ”Bapak/Ibu sangat layak”. Itu pun masih dibumbu-bumbui dengan kalimat provokatif: ”Bahkan, lebih layak dari calon yang lain”.

Wa ba’du. Soal pertanyaan ”mampukah saya memikul amanat rakyat dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin” juga harus dipikirkan secara serius. Bila perlu melakukan istikharah berulang-ulang. Sebab, pastinya, memimpin sejuta lebih rakyat itu membutuhkan keahlian khusus. Tidak cukup berbekal ilmu agama. Buktinya, maaf, pemimpin yang berlatar belakang agama yang bagus, malah berurusan dengan penegak hukum. Contoh teraktual adalah yang dialami oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Gus Mudhlor, sapaan karib bupati muda berlatar belakang pesantren terkenal itu sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN.

Bekal mumpuni sebagai pengurus parpol juga tidak bisa dijadikan jaminan bakal bisa memimpin dengan baik. Justru tersangka korupsi dari pemimpin berlatar belakang parpol malah lebih banyak.

Kenapa mereka bisa jadi tersangka. Jawabnya sederhana. Karena telah khianat terhadap amanat yang dipikulnya. Dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK dan Kejagung, terbaca dengan jelas para tersangkanya hanya memikirkan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Itu yang bisa kita baca dengan jelas dari pengakuan para saksi dalam persidangan yang sedang berlangsung hingga kini atas terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.

Bila penyelenggara pilkada, peserta, dan calonnya harus menegakkan akal sehat, maka rakyat sebagai calon pemilihnya juga wajib melakukannya. Ketika Anda menentukan pilihan menggunakan panduan hati nurani, insya Allah figur calon itu akan membawa keberkahan. Sebaliknya, jika menentukan pilihan karena euforia sesaat, karena ikut-ikutan, dan karena pertimbangan ketidaksenangan pada calon yang lain, seketika itulah akal sehat mati. Dan, pilkada pun berlangsung tanpa akal sehat. (Pekolom Banyuwangi)