Kegiatan tersebut juga diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan dan beberapa media lokal di Surabaya dan Malang. Dalam sesi diskusi, Kepala Kanwil DJPb Taukhid berharap di akhir tahun 2024 dapat melampaui angka pencapaian di tahun 2022, yakni 1,8 juta debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terfasilitasi kredit.
Dengan perkembangan ekonomi di triwulan I tahun 2024 yang jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya, Taukhid berharap pertumbuhan ekonomi di triwulan tersebut kembali normal di atas 5%. Kemudian terkait
Transfer ke Daerah (TKD) menyentuh angka realisasi yang cukup tinggi di triwulan I yang disebabkan oleh momen ramadan dan lebaran, ditambah dengan momen pemilihan umum (pemilu) yang membuat belanja daerah di atas 25%. “Sebagai informasi, pemilu selain dibiayai dengan anggaran pemerintah pusat, juga dibiayai pemerintah daerah seperti banyak juga anggaran hibah untuk keperluan pengamanan pemilu dan sebagainya,” tambah Taukhid.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II Agus Sudarmad menyampaikan bahwa Bea Cukai terus melakukan upaya dalam rangka mencapai penerimaan dan extra effort, salah satunya adalah Gempur Rokok Ilegal, “Memang terjadi peningkatan, tetapi ada sifat khusus dari pungutan cukai, dari jenisya ada SKM dan SKT, justru meningkat di sisi SKT. Namun, secara pungutan pajaknya jauh lebih kecil dari SKM,” tambah Agus.
Kemudian disampaikan juga bahwa Industri Rokok memiliki kendala perizinan yang sulit didapatkan karena faktor pembatasan untuk kepentingan kesehatan yang dilematis, perolehan izin tersebut dapat dilakukan dengan menggandeng kementerian terkait agar dapat dibimbing dan dibantu untuk berkembang, “Mudah-mudahan bisa jadi tools untuk menumbuh kembangkan industri rokok di Jawa Timur,” tutupnya.
Sebagai penutup, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna menyampaikan bahwa Kemenkeu terus berfokus untuk membantu UMKM dalam melakukan pemasaran agar dapat bersaing dengan produk lainnya, untuk portal lelang versi 2 terdapat empat aspek baru, yakni percepatan, pemangkasan prosedur, peningkatan pemasaran dan kemudahan akses yang tentunya sekarang menjadi gratis dan tanpa dipungut biaya dengan harapan dapat menumbuhkan dan menambah daya saing UMKM.
Dudung juga menambahkan, “Terkait dengan penegakan hukum, pemerintah sedang berupaya memberikan keringanan untuk penanggung utang non-pajak, tahun ini sedang menunggu PMK untuk mengurangi risiko utang dengan syarat penanggung utang tidak dapat memiliki kemampuan untuk menanggung/membayar utang secara penuh.”
Adapun detil perkembangan ekonomi regional dan kondisi fiskal Jawa Timur terangkum dalam poin-poin sebagai berikut.
A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2023 sebesar 4,69% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Triwulan III-2023. Namun demikian, Jawa Timur tetap menjadi kekuatan Ekonomi Ke-2 di Pulau Jawa dengan kontribusi 24,99% dan secara nasional berkontribusi sebesar 14,22% dari total PDB Indonesia di Triwulan IV-2023.
2. Kinerja Ekspor dan Impor melalui Jawa Timur tumbuh dibandingkan TA 2023. Eksporbulan Februari 2024 mencapai US$1,81 miliar, naik 10,60% (y-on-y), namunterkontraksi 9,28% (m-t-m), yang ditopang terutama oleh Ekspor Non-Migas sebesar 95,07% dari total Ekspor. Impor bulan Februari 2024 sebesar US$2,40 miliar, tumbuh27,92% (y-on-y), dan turun 0,65% (m-t-m). Impor pada bulan Februari didominasi oleh Impor Non-Migas mencapai US$1,82 miliar.
3. Tingkat Inflasi Jatim bulan Maret 2024 sebesar 3,04% (y-on-y) atau 0,64% (m-to-m). Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2024 baik secara mtm maupun yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras.
4. Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisman) pada bulan Februari 2024 ke Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda sebanyak 28.015 kunjungan. Kunjungan bulan Februari ini merupakan yang tertinggi dibandingkan bulan lain di sepanjang empat tahun terakhir. Wisatawan mancanegara di Jawa Timur didominasi oleh wisatawan dari Malaysia (35,97%), Tiongkok (27,38%), dan dari Singapura (7,17%). Tingkat penghunian kamar hotel mengalami peningkatan di Bulan Februari baik secara mtm sebesar 5,51% maupun secara yoy (0,9%). Sedangkan Rata-rata lama menginap tercatat 1,48 hari, naik 0,07 dibanding bulan sebelumnya.
5. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur bulan Maret 2024 sebesar 95,09, terjadi kenaikan sebesar 2,34%. Hal tersebut dikarenakan Indeks Harga Terima Nelayan (It) naik sebesar 2,81%, lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga Bayar Nelayan (Ib) sebesar 0,47%.
6. Nilai Tukar Petani Jawa Timur bulan Maret 2024 turun sebesar 4,70% dari bulan sebelumnya sebesar 119,85 menjadi 114,22. Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib). It turun sebesar 4,05% dan Ib naik sebesar 0,68%.
7. Penurunan It terutama disebabkan oleh penurunan harga Gabah, Jagung, dan Cabai Rawit. Sedangkan kenaikan Ib dipengaruhi oleh naiknya harga telur ayam ras, daging ayam ras, dan harga beras.
B. Perkembangan Realisasi APBN Regional
1. Realisasi APBN Regional
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp62,6 triliun atau 22,5% dari target sebesar Rp278,5 triliun, secara nominal turun -8,27% dibandingkan periode yang sama TAYL. Dari sisi Penerimaan Pajak, telah tercapai realisasi sebesar 22,5% (Rp27,26 triliun) dari target Rp122,36 triliun.
Sedangkan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai 22,03% (Rp33,4 triliun) dari target (Rp152 triliun), dan realisasi PNBP mencapai 35,62% (Rp1,91T) dari target (Rp5,37 triliun).
Untuk Belanja Negara sampai dengan 31 Maret 2024 telah terserap Rp33,11 triliun atau 25,71% dari pagu belanja negara di Jawa Timur sebesar Rp128,78triliun. Kinerja belanja negara ditopang oleh penyerapan belanja K/L sebesar Rp11,9 triliun atau 24,63% dari total pagu Rp 48,42 triliun dan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp21,18 triliun atau 26,36% dari total pagu TKD sebesar Rp80,36 triliun.
Secara keseluruhan, APBN di Jawa Timur sampai dengan 31 Maret 2024 menunjukkan kinerja yang baik ditunjukkan dengan capaian surplus hingga Rp29,5 triliun atau 19,73% dari target surplus di angka Rp149,7 triliun.
C. Current Issue Kemenkeu Satu Jawa Timur
1. Penerimaan Negara
Beberapa Isu terkait penerimaan negara di Jawa Timur:
a. Pajak (DJP):
Penerimaan PPN dan PPnBM di Jawa Timur menyumbang penerimaan sebesar 58,0% dan PPh Non-Migas sebesar 41,4%. Kenaikan tarif PPNmenjadi 12% pada tahun 2025 dan diharapkan akan menumbuhkanpenerimaan PPN; Penerimaan PPN dan PPnBM HouseHold pada Bulan Ramadhan (Maret s.d.April) tahun 2023 lalu tumbuh sebesar 43,9% diproyeksikan penerimaan PPNdan PPnBM HouseHold pada periode Ramadhan (Maret s.d. April) ini juga turut meningkat; Adanya pertumbuhan pembayaran dari pasal 21 dan sektor administrasi & pemerintah karena adanya pembayaran pajak dari THR dan bonus hari raya.
b. Bea Cukai (DJBC)
Capaian penerimaan cukai terkontraksi sebesar 11,68% (yoy). Hal ini merupakan dampak penurunan pemesanan pita cukai HT pada periode November-Desember 2023 (fasilitas penundaan pembayaran 60 hari); Produksi rokok sampai dengan Maret 2024 tumbuh sebesar 1,49M batang atau setara 3,52% (yoy) dibanding periode yang sama pada 2023. Pertumbuhan produksi ini akan berdampak pada realisasi penerimaan cukai pada periode Juni 2024 karena adanya fasilitas penundaan pembayaran cukai 90 hari yang mulai berlaku sejak pemesanan pita cukai 1 Maret 2024.
c. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Lelang dan Aset:
Penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut: Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp1.198.517.102.679 atau 28,00 % dari target Rp4.279.720.000.000 ; Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp26.565.686.763 atau 23,57% dari target Rp112.706.000.000 ; Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp11.267.066 atau (5,26%) % dari target Rp214.000.000 Realisasi PNBP Aset Rp27.425.149.678 atau (24,73%) dari target Rp110.914.000.000; Pengelolaan BMN khususnya tanah dalam program percepatan sertipikasi untuk wilayah Jawa Timur;
Pelaksanaan Lelang dalam upaya peningkatan pokok lelang dengan penggalian potensi lelang; Pelaku UMKM memanfaatkan platform lelang.go.id sebagai sarana pemasaran/penjualan produk-produknya, guna memperluas jangkauan pasarnya.
2. Penerimaan Pajak Regional Jawa Timur III
a. Penerimaan Pajak
Sampai dengan 31 Maret 2024, penerimaan pajak di regional Jawa Timur III capai realisasi penerimaan neto sebesar Rp8,53 triliun atau 23,66% dari target di tahun 2024 sebesar Rp36,05 triliun; Penerimaan tersebut didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 73,56% disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 8,45%, Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar 3,78%, Administrasi Pemerintahan sebesar 3,43%, dan Pejabat Negara, Karyawan sebesar 2,35%, dan sektor lainnya sebesar 8,43%; Penerimaan secara regional Jawa Timur III tumbuh sebesar 20,75% yang disebabkan pertumbuhan penerimaan pajak neto wajib pajak sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).
b. Kepatuhan SPT Tahunan PPh
Sampai dengan 31 Maret 2024, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh di regional Jawa Timur III capai realisasi sebesar 60,57% atau sejumlah 518.280 SPT dengan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan sebanyak 402.808, dilanjutkan Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 91.890, dan SPT Tahunan Badan sebanyak 23,582.
c. Tantangan
Kenaikan tarif cukai tahun 2024, diproyeksikan akan menurunkan penerimaan sektor IHT gol. 1 tahun 2024 menyebabkan penurunan penerimaan pajak yangsignifikan dari Wajib Pajak di sektor tersebut;Sikap wait and see pengusaha akibat pemilu dan potensial loss akibat dari pemusatan pembayaran wajib pajak cabang berpotensi berkurangnya penerimaan pajak di wilayah Jawa Timur.
d. Strategi Pengamanan Penerimaan
Pendalaman penerimaan terutama pada sektor-sektor yang telah dianalisis sebagai basis galpot nasional; Memastikan implementasi core tax system menjadi bagian dari reformasi pajak berjalan dengan optimal serta optimalisasi pemadanan NIK dan NPWP untuk memperkuat basis pajak. Untuk informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500200. (*)
Editor : Niklaas Andries