RADARBANYUWANGI.ID – Program infrastruktur kembali menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam arah pembangunan daerah ke depan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memaparkan kebijakan pembangunan daerah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan Tahun 2026.
Kegiatan Musrenbang tersebut digelar di Aula Rempeg Jogopati Banyuwangi, Rabu (28/1), dan dilaksanakan secara daring serentak dari 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi.
Forum perencanaan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Ipuk menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi telah menetapkan delapan program prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan dan arah kebijakan daerah pada Tahun 2027.
Penetapan prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi fiskal daerah.
“Dalam Musrenbang kali ini, ada delapan prioritas pembangunan yang menjadi fokus.
Di antaranya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai penopang utama kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, tiga sektor tersebut ditempatkan sebagai fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Infrastruktur, khususnya, dinilai berperan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendukung sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu andalan Banyuwangi.
Ipuk menjelaskan, pelaksanaan delapan program prioritas tersebut akan disertai dengan penyesuaian pola pengusulan program.
Hal ini menyusul menurunnya kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mengatur strategi pembiayaan pembangunan.
“Karena adanya penurunan dana transfer, maka pola pengusulan program juga harus menyesuaikan. Kita membagi kewenangan pendanaan agar tetap efektif,” jelasnya.
Untuk sektor infrastruktur, Pemkab Banyuwangi masih akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta sarana penunjang layanan publik lainnya, termasuk yang berkaitan dengan pariwisata.
Ipuk menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap krusial untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.
Akses jalan menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik akan menjadi salah satu fokus utama, dengan tetap memperhatikan skala prioritas.
“Sedangkan untuk usulan di lingkup non-infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, akan diusulkan melalui RKPD agar mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Strategi ini kami ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” terangnya.
Selain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, lima prioritas pembangunan lainnya juga telah ditetapkan.
Kelima prioritas tersebut meliputi reformasi perlindungan sosial, peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, mendorong digitalisasi layanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah.
Ipuk juga memberikan perhatian khusus pada upaya penanganan kemiskinan di Banyuwangi.
Ia menegaskan pentingnya intervensi yang lebih terarah dan berbasis data agar penurunan angka kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
“Kami berharap angka kemiskinan terus berkurang dengan intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dari banyak pihak,” tegasnya.
Dengan skema perencanaan tersebut, Ipuk optimistis seluruh delapan program prioritas pembangunan Banyuwangi tetap dapat berjalan optimal tanpa membebani kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, perencanaan yang adaptif, kolaboratif, dan realistis menjadi kunci agar pembangunan tetap efektif di tengah keterbatasan anggaran.
“Perencanaan yang adaptif, kolaboratif, dan realistis sangat penting agar pembangunan tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran,” pungkas Ipuk. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin