RADARBANYUWANGI.ID – Tak banyak kepala daerah yang berani menyentuh zona abu-abu anggaran hibah. Namun Dedi Mulyadi mengambil risiko itu.
Dalam pernyataan terbarunya, ia membeberkan bagaimana selama ini dana hibah sering disalahgunakan menjadi ajang "bancakan" elite, lengkap dengan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diragukan keabsahannya.
Alih-alih membiarkannya terus berlangsung, Dedi memilih jalan berbeda. Yakni mengubah dana hibah menjadi program nyata dan terukur.
Salah satunya, ia gunakan untuk membangun sekolah dan memperbaiki ruang-ruang kelas yang sudah rusak.
“Dana hibah yang biasanya jadi bancakan dan SPJ-nya diragukan, kini saya ubah jadi program yang jelas: membangun sekolah baru, memberikan beasiswa, dan memperbaiki ruang kelas,” ujar Dedi.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda transparansi anggaran yang ia dorong sejak awal menjabat.
Publik kini bisa mengakses data penggunaan dana hibah, termasuk rincian kegiatan, hasil fisik di lapangan, dan siapa saja penerimanya.
Di bawah kepemimpinan Dedi, dana hibah tidak lagi menjadi “hadiah” bagi kelompok-kelompok tertentu.
Sebaliknya, anggaran tersebut dialihkan ke program-program pendidikan yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Beberapa sekolah baru telah dibangun dari pos dana ini, terutama di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau fasilitas pendidikan memadai.
Tak hanya bangunan fisik, Dedi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan punya manfaat berkelanjutan.
Program perbaikan ruang kelas dilakukan secara menyeluruh, mulai dari plafon, meja kursi, hingga toilet sekolah yang sebelumnya terbengkalai.
Dalam pernyataannya, Dedi juga menyinggung sistem digitalisasi dalam pelaporan penggunaan dana. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi celah permainan anggaran yang dilakukan melalui laporan fiktif atau manipulasi administrasi.
“Saya ingin publik bisa mengakses. Bisa melihat sendiri ke mana saja uang negara dipakai. Kalau digunakan untuk rakyat, tidak perlu takut transparan,” katanya.
Langkah ini disebut-sebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk lembaga anti-korupsi dan aktivis pendidikan.
Transparansi seperti ini dianggap sebagai standar baru dalam pengelolaan dana publik di level provinsi.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap penggunaan dana hibah oleh sejumlah daerah di Indonesia.
Beberapa kasus penyalahgunaan bahkan sempat menyeret pejabat ke ranah hukum.
Namun berbeda dengan yang lain, Dedi memilih membuka semuanya ke publik. “Kalau bisa bermanfaat bagi banyak orang, saya siap diaudit setiap saat,” tegasnya.
Dedi Mulyadi bongkar praktik “bancakan” dana hibah dan ubah anggaran tersebut jadi pembangunan sekolah dan program nyata untuk rakyat.
Editor : Agung Sedana