Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik SHAT Curah Jeru Situbondo, BPN dan Diskoperindag Buka Suara

Ali Sodiqin
Penulis: Ali Sodiqin❯
Kantor ATR/BPN Situbondo di Jalan PB Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. (Ahmad Rifa
Kantor ATR/BPN Situbondo di Jalan PB Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. (Ahmad Rifa'ie/Radar Situbondo)

Advertisement

RADARBANYUWANGI.ID – Polemik Program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) UMKM di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, kian menjadi sorotan. Di tengah keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan hingga Rp 2,5 juta per peserta, Kantor ATR/BPN Situbondo menegaskan bahwa biaya program tersebut sejatinya relatif ringan dan tidak semestinya membebani warga hingga jutaan rupiah.

Pernyataan itu disampaikan Kasubbag Tata Usaha ATR/BPN Situbondo, Choirul Ahmad. Menurutnya, informasi mengenai adanya penarikan biaya dalam jumlah besar perlu mendapat perhatian serius agar tidak merugikan masyarakat yang mengikuti program legalisasi aset tersebut.

“Program dari kementerian itu idealnya tidak menelan biaya sebesar itu. Paling hanya biaya administrasi pendukung seperti materai dan pengukuran. Jika dihitung sekitar Rp 150 ribu hingga maksimal Rp 300 ribu. Kalau sampai jutaan rupiah, itu sudah tidak wajar,” katanya.

Advertisement

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa program SHAT UMKM pada dasarnya dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau.

Warga Berhak Mendapat Kejelasan

Choirul menilai masyarakat yang telah menyetorkan dana dalam jumlah besar berhak memperoleh penjelasan yang transparan terkait penggunaan anggaran maupun perkembangan proses sertifikasi tanah yang diikuti.

Advertisement

Apalagi, kata dia, terdapat laporan bahwa sebagian peserta telah membayar biaya cukup besar, namun hingga kini belum menerima sertifikat sebagaimana yang diharapkan.

“Kasihan masyarakat yang sudah mengikuti program itu, tetapi sampai sekarang belum juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Apalagi jika memang ada penarikan uang yang dirasa tidak wajar. Kalau Rp 2,5 juta dikalikan jumlah peserta, tentu nilainya sangat besar,” ujarnya.

Meski demikian, ATR/BPN tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan tertentu yang dibuat di tingkat desa. Namun, seluruh kesepakatan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melampaui batas kewajaran.

“Kalau memang ada kesepakatan di tingkat desa, silakan saja. Namun tidak boleh melampaui ketentuan yang berlaku dan harus tetap dalam batas kewajaran,” imbuhnya.

Menurut Choirul, setiap bentuk penarikan dana yang disepakati bersama masyarakat idealnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) atau dokumen resmi lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Daftar Bansos Cair Mei 2026, PKH hingga BPNT Masuk Tahap Akhir Penyaluran

Daftar Bansos Cair Mei 2026, PKH hingga BPNT Masuk Tahap Akhir Penyaluran

Pemerintah mempercepat pencairan bansos Mei 2026 tahap 2, mulai PKH, BPNT, PIP hingga BLT Dana Desa di berbagai daerah.

Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 Mulai Cair, KPM Baru Masuk Daftar, Begini Cara Cek Penerima Lewat HP

Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 Mulai Cair, KPM Baru Masuk Daftar, Begini Cara Cek Penerima Lewat HP

Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 mulai cair. Simak cara cek penerima lewat HP, jadwal pencairan, nominal bantuan, dan syaratnya.

Cara Daftar Bansos BPNT, PKH, dan KIS PBI 2026, Bisa Lewat HP! Begini Cara Masuk DTKS dan Ajukan Sanggahan

Cara Daftar Bansos BPNT, PKH, dan KIS PBI 2026, Bisa Lewat HP! Begini Cara Masuk DTKS dan Ajukan Sanggahan

Cara daftar bansos BPNT, PKH, dan KIS PBI 2026 bisa lewat HP. Simak cara masuk DTKS dan ajukan sanggah penerima bansos.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer