Polemik SHAT Curah Jeru Situbondo, BPN dan Diskoperindag Buka Suara


RADARBANYUWANGI.ID – Polemik Program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) UMKM di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, kian menjadi sorotan. Di tengah keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan hingga Rp 2,5 juta per peserta, Kantor ATR/BPN Situbondo menegaskan bahwa biaya program tersebut sejatinya relatif ringan dan tidak semestinya membebani warga hingga jutaan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan Kasubbag Tata Usaha ATR/BPN Situbondo, Choirul Ahmad. Menurutnya, informasi mengenai adanya penarikan biaya dalam jumlah besar perlu mendapat perhatian serius agar tidak merugikan masyarakat yang mengikuti program legalisasi aset tersebut.
“Program dari kementerian itu idealnya tidak menelan biaya sebesar itu. Paling hanya biaya administrasi pendukung seperti materai dan pengukuran. Jika dihitung sekitar Rp 150 ribu hingga maksimal Rp 300 ribu. Kalau sampai jutaan rupiah, itu sudah tidak wajar,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa program SHAT UMKM pada dasarnya dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau.
Warga Berhak Mendapat Kejelasan
Choirul menilai masyarakat yang telah menyetorkan dana dalam jumlah besar berhak memperoleh penjelasan yang transparan terkait penggunaan anggaran maupun perkembangan proses sertifikasi tanah yang diikuti.
Apalagi, kata dia, terdapat laporan bahwa sebagian peserta telah membayar biaya cukup besar, namun hingga kini belum menerima sertifikat sebagaimana yang diharapkan.
“Kasihan masyarakat yang sudah mengikuti program itu, tetapi sampai sekarang belum juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Apalagi jika memang ada penarikan uang yang dirasa tidak wajar. Kalau Rp 2,5 juta dikalikan jumlah peserta, tentu nilainya sangat besar,” ujarnya.
Meski demikian, ATR/BPN tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan tertentu yang dibuat di tingkat desa. Namun, seluruh kesepakatan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melampaui batas kewajaran.
“Kalau memang ada kesepakatan di tingkat desa, silakan saja. Namun tidak boleh melampaui ketentuan yang berlaku dan harus tetap dalam batas kewajaran,” imbuhnya.
Menurut Choirul, setiap bentuk penarikan dana yang disepakati bersama masyarakat idealnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) atau dokumen resmi lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




