RADAR BANYUWANGI – Penguatan ekonomi masyarakat masih menjadi fokus pembangunan di Banyuwangi tahun depan.
Peningkatan pendapatan masyarakat akan berdampak pada akselerasi penurunan kemiskinan di kabupaten the Sunrise of Java.
Hal itu terungkap pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banyuwangi Tahun 2026 yang digelar di Pendapa Sabha Swagata Blambangan pada Senin (17/3).
Musrenbang RKPD 2026 diikuti secara luring maupun daring oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Banyuwangi, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi.
Turut hadir Asisten Administrasi Umum Provinsi Jatim Akhmad Jazuli, Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim V Choirul Anwar, pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi, Manajer PT PLN Banyuwangi, pimpinan perbankan, pimpinan perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, hingga pimpinan organisasi masyarakat.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2026 berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan.
”Kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Dengan meningkatnya pendapatan warga, harapannya bisa mempercepat penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ipuk membeber 9 prioritas program yang akan dijalankan tahun depan. Mulai peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tambah produk UMKM, perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor UMKM dan pariwisata.
”Untuk peningkatan produksi pangan, pemkab berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan sejumlah komoditas pangan pokok, di antaranya beras biofortifikasi. Pengembangan komoditas ini dilakukan dengan melibatkan ratusan petani sehingga diharapkan bisa mengerek perekonomian mereka,” kata bupati dua periode tersebut.
Sedangkan perluasan pasar sektor pariwisata dan pertanian digenjot melalui skema kerja sama antardaerah.
”Misalnya, saat ini Banyuwangi bersama Kabupaten Buleleng dan Jembrana membuat paket-paket wisata yang menawarkan potensi pariwisata di tiga daerah,” kata Ipuk.
Selain itu, bagian dari 9 program prioritas pemkab antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, penguatan pendidikan yang berdaya saing, peningkatan akses kesehatan dan pola hidup sehat, serta reformasi birokrasi.
Ipuk menjelaskan, reformasi birokrasi didorong melalui percepatan digitalisasi layanan publik hingga ke desa-desa sehingga lebih efektif dan efisien.
Percepatan pemerataan infrastruktur juga dilakukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa pada titik-titik pusat ekonomi.
Sementara itu, untuk penguatan pendidikan pemkab membuka program beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Ini memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
”Dengan pendidikan yang tinggi harapannya mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Sehingga, bisa mengentaskan keluarganya dari jurang kemiskinan,” urai Ipuk.
Ipuk berpesan agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyikapi berbagai isu penting nasional maupun provinsi.
”Para camat harus bisa memilih mana yang terpenting karena tidak semua usul bisa kita terima mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas,” pesan Ipuk.
Selanjutnya, berbagai usulan dari masing-masing kecamatan hasil dari musrenbang tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten. Dari dokumen tersebut akan menjadi pedoman program pemkab pada tahun 2026. (cw4/sgt/c1)
Editor : Ali Sodiqin