Kebijakan Baru BGN, Program MBG Banyuwangi Tak Lagi Dirapel Saat Libur

RADARBANYUWANGI.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi resmi berhenti sementara sejak Jumat (19/6) seiring dimulainya masa libur semester genap. Penghentian ini tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga seluruh kelompok penerima manfaat lainnya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Berbeda dengan pola libur sekolah sebelumnya, kali ini distribusi MBG benar-benar dihentikan tanpa skema menu kering maupun sistem perapelan. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur.

Dalam aturan tersebut, seluruh layanan MBG diliburkan sementara dan akan kembali aktif pada 13 Juli 2026 mendatang. Artinya, selama hampir satu bulan, tidak ada penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di Banyuwangi.

Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) Jawa Timur, Bayu Perkasa, membenarkan perubahan kebijakan tersebut. Ia menyebut keputusan kali ini berbeda dibandingkan masa libur sebelumnya, ketika relawan SPPG masih tetap bekerja menyiapkan menu kering untuk dibagikan.

“Kalau sebelumnya meskipun sekolah libur, relawan SPPG masih bekerja menyiapkan menu kering. Sekarang pendistribusian MBG ikut diliburkan,” ujarnya.

Tidak hanya pelajar, kelompok nonpeserta didik yang sebelumnya masih mendapatkan layanan saat libur sekolah juga kini tidak lagi menerima distribusi. Kondisi ini mencakup ibu hamil dan ibu menyusui yang selama ini menjadi bagian dari penerima manfaat program.

“Selama waktu libur sebelumnya ibu hamil dan menyusui masih dapat MBG, sekarang tidak,” kata Bayu.

Sementara itu, Kepala SPPG Kelurahan Kebalenan 1, Moch Gibran Nashif Arrizal, menjelaskan bahwa pendistribusian terakhir MBG telah dilakukan pada Jumat (19/6) kepada seluruh penerima manfaat.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai arahan Badan Gizi Nasional maupun instansi terkait. Perubahan tersebut dapat mencakup jadwal distribusi, mekanisme penyaluran, hingga kategori penerima manfaat.

“Kami akan mengikuti setiap arahan dari BGN. Baik dari perubahan jadwal, kebijakan terkait penerima manfaat maupun mekanisme distribusi MBG,” tutupnya.