Pada 24 April lalu Pemkab Banyuwangi kembali meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia. Pada momen yang sama, Bupati Ipuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo satu kali seumur hidup.
Yang terbaru, tepatnya pada Senin (7/5), Bupati Ipuk menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyerahan penghargaan dilakukan di Jakarta dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024.
Menurut Bupati Ipuk, penghargaan bukanlah tujuan utama. Bukan pula sekadar prestasi. Lebih dari itu, penghargaan justru menjadi pelecut untuk bekerja lebih keras demi memajukan Banyuwangi.
Sederet penghargaan itu selaras dengan berbagai capaian positif pemkab. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi terus meningkat. Di tahun 2023, IPM Banyuwangi mencapai 73,79. Sedangkan pada 2022 IPM Banyuwangi sebesar 73,15.
Kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini juga mencatatkan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah Banyuwangi di era kemerdekaan RI. Pada 2023 persentase penduduk miskin di Banyuwangi sebesar 7,34 persen.
Lebih rendah dibanding tahun 2022 yang mencapai 7,51 persen. Bahkan, persentase penduduk miskin tersebut juga lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 melanda. Pada 2019, persentase penduduk miskin di Banyuwangi sebesar 7,52 persen.
Berkaitan Indeks Kepuasan Masyarakat, hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Banyuwangi di tahun 2023 mencapai 91,50 atau melebihi target yang ditetapkan, yakni 100,97 persen.
Tidak hanya itu, hasil survei menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bupati Ipuk juga sangat tinggi. Berdasar hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada November 2023, tingkat kepuasan masyarakat Bumi Blambangan terhadap Bupati Ipuk Fiestiandani mencapai 82,95 persen.
Terkait kepuasan publik terhadap Pemkab Banyuwangi, Ipuk mengaku bersyukur. Dia menyatakan akan terus berupaya meningkatkan kepuasan publik di tahun-tahun selanjutnya.
”Kepuasan publik bisa terwujud apabila masyarakat merasakan dampak dari program-program pemerintah. Maka, kami berharap keberlanjutan program yang sudah baik bisa ditingkatkan agar kepuasan masyarakat semakin tinggi,” ujar Ipuk dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi pada 21 April lalu.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banyuwangi David Wijaya Tjoek mengatakan, tingginya kepuasan publik terhadap Bupati Ipuk mengindikasikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari program-program pemkab.
”Salah satu bukti nyata adalah angka kemiskinan di Banyuwangi yang terus menurun. Artinya, program pemkab benar-benar mengena. Program pemkab berdampak baik bagi warganya,” ujarnya Selasa (7/5).
Selain itu, kata David, iklim usaha di Banyuwangi pada era kepemimpinan Bupati Ipuk juga baik. Bahkan, kalangan pengusaha pun digandeng. Diajak berkolaborasi untuk bersama-sama memajukan Banyuwangi. ”Semoga kolaborasi yang baik ini bisa terus ditingkatkan,” harapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba) Dr H Sadi MM merespons positif keberhasilan pemkab meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Presiden Jokowi.
Sadi menuturkan, berdasar pengamatan dirinya, Bupati Ipuk telah berhasil mengangkat program prioritas dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Program prioritas yang dimaksud antara lain, yang pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kedua peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketiga peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur yang berkelanjutan, dan keempat peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif.
Keberhasilan pelaksanaan program prioritas ini disinkronkan dengan perencanaan yang begitu baik. Bupatk Ipuk telah berhasil menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin.
Sadi menuturkan, penghargaan yang diterima Ipuk menggambarkan konsistensi dan kualitas capaian makro pembangunan dan inovasi di Banyuwangi.
”Penghargaan ini menjadi bukti nyata kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan di Banyuwangi. Semoga ini akan terus motivasi dan penyemangat dalam mewujudkan Banyuwangi semakin lebih baik,” tuturnya.
Terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap Bupati Ipuk yang mencapai 82,95 persen, Sadi menuturkan angka itu sesuai dengan berbagai capaian positif orang nomor satu di jajaran Pemkab Banyuwangi tersebut.
”Banyak capaian positif. Mulai di bidang pembangunan manusia, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya,” kata dia.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Banyuwangi Ferdy Elfian menilai Bupati Ipuk terbilang cukup responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat luas.
Bidang perekonomian, misalnya, problem-problem perekonomian yang sempat terpuruk sepanjang masa pandemi dan ancaman kelesuan ekonomi global kini justru berbalik menunjukkan tren peningkatan positif.
Salah satunya, imbuh Ferdy, yakni program Banyuwangi Rebound. Setelah pelaksanaannya, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi meningkat dari -3,58 persen pada tahun 2020 menjadi 4,08 persen pada tahun 2021, dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 4,43 persen.
”Tentu ini sejalan dengan tren apresiasi publik pada kinerja pemerintahan Bupati Ipuk,” kata pengusaha kapal penyeberangan ini. (sgt/c1)
Editor : Niklaas Andries