RADARBANYUWANGI.ID - Keracunan yang menimpa ratusan siswa di wilayah Kecamatan Kalipuro pada 24-25 Oktober 2025 lalu membuat Dinas Kesehatan Banyuwangi mengambil langkah tegas.
Sejak Minggu (25/10), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro diminta tak lagi beroperasi sampai bisa menuntaskan masalah sanitasi.
Penutupan dilakukan menyusul temuan bakteri Escherichia (E.coli) pada sejumlah sampel makanan dan air yang diduga menjadi penyebab keracunan massal ratusan siswa tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan, ada total 133 siswa yang mengalami gejala diare usai mengonsumsi makanan dari SPPG Desa Kelir.
Rinciannya, dari MA Nurul Khoiroh Desa Kelir sebanyak 100 siswa, SMP NU Gombengsari 13 siswa, dan SMPN 3 Kalipuro 20 siswa.
Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi bakteri E.coli di berbagai komponen.
Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel air, makanan, alat masak, dan swab rektal dari siswa yang mengalami diare.
Kadar E.coli Melebih Ambang Batas
Dari hasil uji, kadar E.coli di air melebihi ambang batas. Sampel makanan seperti ayam, nasi, serta tumis brokoli dan wortel juga positif E.coli.
Alat makannya saat di-swab ditemukan cemaran mikroba cukup tinggi, di atas 160 per cm persegi.
"Alhamdulillah, saat ini seluruh siswa yang sempat dirawat sudah membaik semua. Kita temukan bakteri E.coli di bahan makanan dan alat makan," jelas Amir.
Temuan itu diperkuat dengan hasil rectal swab siswa yang juga menunjukkan adanya bakteri E.coli.
Berdasarkan hasil tersebut, Dinkes memastikan SPPG Desa Kelir resmi ditutup sejak 25 Oktober untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Kami menghentikan sementara seluruh aktivitas SPPG sampai proses perbaikan sanitasi selesai dan keluar hasil Surat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS),” tegasnya.
Sumber Pencemaran dari Air Hippam
Amir menambahkan, sumber utama pencemaran diduga berasal dari penggunaan air Hippam dan air tandon untuk mencuci bahan makanan dan tempat makan.
Hasil pemeriksaan ini dilakukan oleh Labkesda Banyuwangi dan juga dikonfirmasi melalui Polda Jawa Timur.
"Kami merekomendasikan agar tidak lagi menggunakan air dari Hippam dan tandon sebelum ada perbaikan sistem sanitasi,” tambahnya.
Penutupan SPPG Desa Kelir menjadi teguran awal. Amir menambahkan, jika terjadi kasus serupa maka BGN yang akan bertindak untuk mencabut izin dari SPPG.
"Sejak awal SPPG Desa Kelir belum memiliki SLHS. Dengan kasus ini kita hentikan dulu operasionalnya sampai masalah sanitasinya bisa diselesaikan,"ujarnya.
Kejadian tersebut menjadi evaluasi bersama. Amir meminta agar Satgas Mutu dan Gizi (MBG) di tingkat kabupaten dan kecamatan lebih rutin melakukan inspeksi ke SPPG maupun sekolah penyelenggara makanan sehat.
“Namun sekolah juga bisa membentuk tim khusus yang berkoordinasi langsung dengan puskesmas terdekat. Harapannya, insiden seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin