RADAR BANYUWANGI – Dunia berubah cepat, persoalan global kian kompleks, dan dampaknya bisa merembet hingga ke tingkat daerah. Karena itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi sekadar bekerja dengan pola rutin, tetapi mampu membaca perubahan, mengantisipasi risiko, dan memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Ipuk saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (17/9). Upacara digelar secara hybrid dan diikuti sekitar 900 peserta, baik secara langsung maupun daring dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ipuk menilai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini tidak bisa dijawab hanya dengan rutinitas administratif. Ketidakpastian geopolitik, tekanan pangan dan energi, perkembangan teknologi, persoalan kesehatan generasi muda, hingga perubahan perilaku masyarakat akibat derasnya arus informasi menuntut birokrasi bergerak lebih adaptif.
“Sebagai pelayan publik, ASN tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif kantor, melainkan harus responsif terhadap dinamika sosial di sekitarnya. Mari terus bergerak, berinovasi, berkolaborasi dan memastikan bahwa setiap kerja kita benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Ipuk.
Jangan Sekadar Reaktif
Menurut Ipuk, perubahan cara kerja menjadi penting karena pemerintah tidak cukup hanya merespons persoalan setelah muncul. Birokrasi juga dituntut mampu membaca potensi risiko dan menyiapkan langkah pencegahan.
“Karena itu saya minta seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi bisa mengubah cara kerjanya. Jangan hanya cepat bereaksi, melainkan harus mampu membaca risiko, mencegah, dan bersiap sebelum terjadi,” tegasnya. (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)
Bagi Ipuk, ukuran keberhasilan pemerintah daerah juga bukan semata-mata banyaknya program yang dilahirkan. Ukurannya adalah manfaat yang diterima masyarakat melalui pelayanan publik.
“Ukuran keberhasilan kita bukan seberapa banyak program yang kita buat. Tetapi seberapa besar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, ramah dan juga pasti,” imbuhnya.
Pesan tersebut menjadi penekanan Ipuk agar jajaran birokrasi tidak terjebak pada orientasi administratif semata. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak yang bisa dirasakan masyarakat.
Lima Pesan untuk Birokrasi
Dalam kesempatan tersebut, Ipuk menitipkan lima pesan kepada jajaran Pemkab Banyuwangi.
Pertama, memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan. ASN diminta memastikan setiap program memiliki target yang jelas sekaligus memberikan manfaat.
“Jangan hanya terjebak pada hasil. Pastikan setiap program memiliki target yang jelas dan bermanfaat,” tegas Ipuk.
Kedua, memperkuat kolaborasi, digitalisasi, dan inovasi. Perubahan teknologi, menurut Ipuk, harus diikuti dengan perubahan pola kerja agar birokrasi mampu merespons kebutuhan masyarakat.
Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan dan manajemen risiko. Pemerintah tidak hanya dituntut cepat bertindak ketika persoalan muncul, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi masalah dan menyiapkan langkah antisipasi.
Keempat, memperkuat penggunaan data dalam setiap pengambilan keputusan. Data, kata Ipuk, harus menjadi dasar agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Kita tidak boleh membuat keputusan tanpa melihat data. Datanya pun harus mutakhir, terintegrasi, dan benar-benar digunakan untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Kelima, seluruh upaya tersebut harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pola kerja tersebut, birokrasi diharapkan tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tetapi juga lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat Banyuwangi.
Beri Penghargaan Desa Pengelola Sampah
Usai upacara HKN, Ipuk menyerahkan penghargaan kepada sejumlah desa yang meraih prestasi dalam lomba pengelolaan persampahan.
Penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai apresiasi kepada desa pemenang. Ipuk berharap kompetisi itu turut menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat agar semakin peduli terhadap persoalan lingkungan.
Momentum HKN pun akhirnya tidak sekadar menjadi seremoni bagi jajaran ASN. Pesan yang disampaikan Ipuk menempatkan birokrasi pada tuntutan yang lebih konkret: peka membaca perubahan, mampu mengantisipasi risiko, menggunakan data, berinovasi, dan memastikan pelayanan publik memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin