RADAR BANYUWANGI – Pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwangi diproyeksikan naik Rp29,9 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Namun, kenaikan itu belum mampu menutup anjloknya pendapatan transfer sebesar Rp105,3 miliar. Akibatnya, total pendapatan daerah Banyuwangi justru terkoreksi Rp75,4 miliar menjadi Rp2,829 triliun.
Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat membacakan nota pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, 13 Agustus lalu.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj Siti Mafrochatin Ni’mah. Dalam forum tersebut, Ipuk menjelaskan perubahan KUA-PPAS 2026 disusun sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika ekonomi dan ketidakpastian fiskal yang berkembang.
Dokumen itu sekaligus menjadi pijakan awal menuju Perubahan APBD 2026. Pemkab Banyuwangi ingin memastikan arah kebijakan pembangunan tetap berjalan sesuai kapasitas fiskal daerah.
PAD Banyuwangi Naik, Transfer Pemerintah Turun
Dalam proyeksi Perubahan APBD 2026, PAD Banyuwangi meningkat dari Rp800,8 miliar menjadi Rp830,7 miliar. Artinya, terdapat tambahan sekitar Rp29,9 miliar dibandingkan APBD induk.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada pendapatan transfer. Pos ini diproyeksikan turun dari Rp2,054 triliun menjadi Rp1,948 triliun. Penurunannya mencapai Rp105,3 miliar.
Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan. Nilainya tetap Rp50,1 miliar.
Dengan komposisi tersebut, total pendapatan daerah Banyuwangi dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,829 triliun. Angka itu turun Rp75,4 miliar dibandingkan APBD induk yang mencapai Rp2,905 triliun.
Belanja Daerah Justru Bertambah Rp161,4 Miliar
Di tengah penurunan pendapatan, kebutuhan belanja daerah justru meningkat. Pemkab Banyuwangi memproyeksikan belanja daerah pada Perubahan APBD 2026 mencapai Rp3,079 triliun.
Nilai tersebut naik Rp161,4 miliar dibandingkan APBD induk sebesar Rp2,917 triliun.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, jumlah pembiayaan neto dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp249,4 miliar.
Situasi itu menunjukkan pemerintah daerah harus mengelola ruang fiskal secara lebih cermat. Kenaikan PAD menjadi salah satu tumpuan untuk menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan ketika pendapatan transfer mengalami penurunan.
Pertanian, UMKM, dan Pariwisata Jadi Fokus
Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi terus melakukan intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Strateginya diarahkan pada pembangunan berbasis pedesaan dengan mengandalkan tiga sektor utama, yakni pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata.
Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Infrastruktur diarahkan untuk memperkuat rantai ekonomi dari sektor hulu hingga hilir.
“Beberapa intervensi telah dan terus dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam upaya peningkatan ekonomi daerah melalui fokus pembangunan berbasis pedesaan pada tiga sektor strategis yaitu pertanian, UMKM, dan pariwisata. Kemudian pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dari hulu ke hilir,” ujar Ipuk.
Kebijakan itu diharapkan ikut menjaga pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Banyuwangi pada 2026.
Target Ekonomi Naik, Kemiskinan Turun
Pemkab Banyuwangi menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,69 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian 2025 sebesar 5,65 persen.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan ditargetkan turun dari 6,13 persen menjadi 6,03 persen.
Indeks pembangunan manusia (IPM) juga diproyeksikan meningkat dari 75,17 menjadi 75,38. Sementara indeks Gini ditargetkan turun dari 0,290 menjadi 0,276.
Target tersebut menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya memastikan manfaat pembangunan lebih merata.
Perubahan KUA-PPAS 2026 selanjutnya menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Banyuwangi 2026. Tantangannya adalah menjaga program prioritas tetap berjalan ketika pendapatan transfer turun, sementara kebutuhan belanja daerah meningkat. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin