RADAR BANYUWANGI – Ruang fiskal Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan semakin sempit pada 2027. Pendapatan daerah dalam KUA-PPAS APBD 2027 disepakati hanya Rp2,44 triliun, merosot sekitar Rp461 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,905 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 oleh eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Kamis (13/8).
Penurunan pendapatan terutama dipengaruhi anjloknya proyeksi pendapatan transfer. Pada 2027, pendapatan transfer diperkirakan hanya Rp1,543 triliun, turun sekitar Rp511,3 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,05 triliun.
Di tengah tekanan tersebut, Pemkab Banyuwangi dan DPRD tetap menempatkan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal sebagai arah utama kebijakan anggaran.
Transfer Turun Rp511 Miliar
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan penyusunan kebijakan anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kondisi perekonomian terkini.
Pemkab, kata dia, menggunakan tiga skema utama sebagai pijakan. Pertama, pengentasan kemiskinan. Kedua, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga, pengembangan ekonomi yang mencakup pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, infrastruktur, hingga birokrasi.
“Skema ini yang kita pakai dalam menentukan kebijakan anggaran,” ujar Ipuk.
Menurut dia, pemerintah daerah harus tetap mengejar peningkatan kinerja pembangunan meski ruang fiskal menghadapi tekanan.
“Tujuan kita semuanya untuk peningkatan capaian kinerja. Kemiskinan terus kita tekan, ruang ekonomi juga semakin tumbuh. Terkait indeks pembangunan manusia dan infrastruktur juga bisa kita selesaikan di Banyuwangi,” katanya.
Dalam postur KUA-PPAS 2027, pendapatan asli daerah (PAD) justru menunjukkan tren positif. PAD diproyeksikan mencapai Rp850,8 miliar, naik sekitar Rp50 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp800,8 miliar.
Namun, kenaikan PAD tersebut belum mampu menutup penurunan pendapatan transfer.
Selain dua sumber tersebut, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp50,1 miliar.
Belanja Daerah Ikut Menyusut
Tekanan fiskal juga terlihat dari sisi belanja. Dalam KUA-PPAS yang disepakati, belanja daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,420 triliun.
Angka tersebut turun sekitar Rp496,9 miliar dibandingkan belanja daerah dalam APBD 2026 yang mencapai Rp2,917 triliun.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila mengatakan keterbatasan ruang fiskal membuat rencana belanja modal pada 2027 masih minim.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkab Banyuwangi mencari sumber pembiayaan lain untuk meningkatkan kemampuan belanja modal.
“Ini merupakan ikhtiar dalam ranah menyamakan persepsi terhadap substansi anggaran KUA-PPAS Tahun 2027 yang sesungguhnya bermuara kepada kepentingan masyarakat Banyuwangi yang kita cintai,” kata Rifa, sapaan Marifatul Kamila.
Banggar DPRD Banyuwangi secara normatif menyatakan dokumen rancangan KUA-PPAS 2027 telah memenuhi ketentuan regulasi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah angka dan data yang membutuhkan koreksi serta klarifikasi.
Fokus SDM, Ekonomi Lokal, dan Pariwisata
Di tengah menyusutnya kemampuan fiskal, eksekutif dan legislatif sepakat mengusung tema pembangunan 2027 berupa penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi lokal berbasis hilirisasi serta pariwisata berkelanjutan.
Tema tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah prioritas pembangunan daerah.
Kebijakan umum belanja daerah 2027 diarahkan untuk mendukung perekonomian sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan.
Dengan pendapatan yang diproyeksikan turun Rp461 miliar, tantangan Banyuwangi pada 2027 bukan sekadar menyusun program, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, total pembiayaan APBD 2027 disepakati berada pada angka minus Rp23,3 miliar. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan APBD 2026 yang tercatat minus Rp12,5 miliar.
Penandatanganan KUA-PPAS menjadi tahap penting sebelum pembahasan APBD 2027 berlanjut. Pemerintah daerah dan DPRD kini menghadapi pekerjaan berikutnya: menjaga target pembangunan tetap berjalan di tengah ruang fiskal Banyuwangi yang semakin terbatas. (ray/sgt)
Editor : Ali Sodiqin