Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendapatan Banyuwangi Diproyeksi Anjlok Rp461 Miliar pada 2027

M
Penulis: M Ksatria Raya❯
Wakil Ketua DPRD Siti Mafrochatin Ni’mah didampingi Bupati Ipuk Fiestiandani memimpin rapat paripurna kesepakatan bersama atas KUA-PPAS 2027 di kantor dewan Kamis (13/8). (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
Wakil Ketua DPRD Siti Mafrochatin Ni’mah didampingi Bupati Ipuk Fiestiandani memimpin rapat paripurna kesepakatan bersama atas KUA-PPAS 2027 di kantor dewan Kamis (13/8). (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)

Advertisement

RADAR BANYUWANGI – Ruang fiskal Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan semakin sempit pada 2027. Pendapatan daerah dalam KUA-PPAS APBD 2027 disepakati hanya Rp2,44 triliun, merosot sekitar Rp461 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,905 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 oleh eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Kamis (13/8).

Penurunan pendapatan terutama dipengaruhi anjloknya proyeksi pendapatan transfer. Pada 2027, pendapatan transfer diperkirakan hanya Rp1,543 triliun, turun sekitar Rp511,3 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,05 triliun.

Advertisement

Di tengah tekanan tersebut, Pemkab Banyuwangi dan DPRD tetap menempatkan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal sebagai arah utama kebijakan anggaran.

Transfer Turun Rp511 Miliar

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan penyusunan kebijakan anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kondisi perekonomian terkini.

Advertisement

Pemkab, kata dia, menggunakan tiga skema utama sebagai pijakan. Pertama, pengentasan kemiskinan. Kedua, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga, pengembangan ekonomi yang mencakup pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, infrastruktur, hingga birokrasi.

“Skema ini yang kita pakai dalam menentukan kebijakan anggaran,” ujar Ipuk.

Menurut dia, pemerintah daerah harus tetap mengejar peningkatan kinerja pembangunan meski ruang fiskal menghadapi tekanan.

“Tujuan kita semuanya untuk peningkatan capaian kinerja. Kemiskinan terus kita tekan, ruang ekonomi juga semakin tumbuh. Terkait indeks pembangunan manusia dan infrastruktur juga bisa kita selesaikan di Banyuwangi,” katanya.

Dalam postur KUA-PPAS 2027, pendapatan asli daerah (PAD) justru menunjukkan tren positif. PAD diproyeksikan mencapai Rp850,8 miliar, naik sekitar Rp50 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp800,8 miliar.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Jatim Gelar Reses di 720 Titik, Serap Aspirasi Warga untuk Penyusunan APBD Tahun Depan

DPRD Jatim Gelar Reses di 720 Titik, Serap Aspirasi Warga untuk Penyusunan APBD Tahun Depan

DPRD Jawa Timur menggelar reses 25 Juli-1 Agustus 2026 di 720 titik. Sebanyak 120 anggota menyerap aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan Pokir, APBD, dan kebijakan pembangunan yang lebih responsif serta merata.

APBD Banyuwangi 2027 Tertekan, Ipuk Ungkap Ruang Fiskal Kian Sempit

APBD Banyuwangi 2027 Tertekan, Ipuk Ungkap Ruang Fiskal Kian Sempit

Pemkab Banyuwangi mulai menyusun APBD 2027. Bupati Ipuk mengungkap ruang fiskal makin sempit, sementara kebutuhan belanja daerah terus meningkat.

LPj APBD 2025 Disahkan DPRD Banyuwangi, PAD Lampaui Target tapi Retribusi Masih Seret

LPj APBD 2025 Disahkan DPRD Banyuwangi, PAD Lampaui Target tapi Retribusi Masih Seret

DPRD Banyuwangi menyetujui LPj APBD 2025 menjadi perda. PAD melampaui target, namun retribusi daerah dan pemerataan ekonomi jadi sorotan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer