RADAR BANYUWANGI – Sebanyak 79 PNS baru resmi memperkuat Pemkab Banyuwangi setelah menerima SK pengangkatan dari Bupati Ipuk Fiestiandani, Rabu (12/8). Formasinya cukup beragam, mulai dari 3 dokter spesialis, 7 dokter umum, 7 apoteker, 6 auditor hingga 54 fungsional teknis yang tersebar di hampir seluruh perangkat daerah.
Penyerahan SK berlangsung di Ruang Rempeg Jogopati. Para PNS baru tersebut merupakan bagian dari hasil rekrutmen CPNS 2024 yang telah menyelesaikan tahapan pendidikan dan pelatihan dasar (latsar).
Komposisi 79 PNS yang kini resmi menjadi aparatur Pemkab Banyuwangi terdiri atas:
-
3 dokter spesialis
-
7 dokter umum
-
2 fungsional kesehatan
-
7 apoteker
-
6 auditor
-
54 fungsional teknis
Dengan demikian, formasi fungsional teknis menjadi kelompok terbesar, yakni 54 orang, yang nantinya ditempatkan di hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sementara dari sektor kesehatan terdapat 19 PNS, jika auditor dan seluruh formasi teknis dipisahkan dari kelompok kesehatan. Formasi tersebut mencakup dokter spesialis, dokter umum, fungsional kesehatan, dan apoteker.
Didominasi Milenial dan Gen Z
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, sebagian besar PNS yang menerima SK merupakan generasi muda, terutama milenial dan Gen Z.
Karena itu, Ipuk meminta para aparatur baru tidak memandang status ASN semata sebagai jaminan masa depan. Menurutnya, menjadi PNS membawa tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan lagi berpikiran bahwa menjadi ASN itu karena masa depan terjamin,” kata Ipuk.
Ipuk berharap 79 PNS baru tersebut menjadi energi baru dalam birokrasi Banyuwangi. Mereka diminta tidak sekadar melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan, tetapi juga menghadirkan inovasi dan perbaikan pelayanan.
“Harus meyakinkan bahwa daerah ini juga harus bisa melanjutkan perjuangan, pelayanan yang lebih baik, dan berbagai capaian yang juga lebih baik,” ujarnya.
BerAKHLAK Bukan Sekadar Slogan
Ipuk juga mengingatkan pentingnya integritas bagi aparatur muda. Nilai dasar ASN BerAKHLAK, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai slogan atau hafalan ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Nilai tersebut harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk saat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain integritas, para PNS baru diminta terus meningkatkan kemampuan. Perubahan kebutuhan masyarakat menuntut aparatur yang mau belajar dan beradaptasi.
“Birokrasi membutuhkan aparatur yang mau menjalani proses dan terus meningkatkan kemampuan. Konsep ASN itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau terus belajar,” tegasnya.
Dari 81 CPNS, 79 Sudah Jadi PNS
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Ilzam Nuzuli menjelaskan, sebanyak 81 CPNS dinyatakan lulus dalam rekrutmen 2024. Namun, hingga penyerahan SK kali ini, baru 79 orang yang menyelesaikan seluruh tahapan dan ditetapkan sebagai PNS.
Dua CPNS lainnya belum menerima SK. Satu orang mengundurkan diri karena mengikuti suami yang bekerja di luar Banyuwangi. Sementara satu CPNS lainnya masih menyelesaikan tahapan latsar.
“Ini hasil rekrutmen CPNS tahun 2024. Waktu itu lulus sekitar 81 orang. Setelah mengikuti latsar, yang lulus 79 orang dan saat ini menerima SK penetapan PNS,” jelas Ilzam.
CPNS yang masih menjalani latsar mengikuti pendidikan dan pelatihan di BPSDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penempatan latsar lintas provinsi tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan kuota di Jawa Timur.
“Kemarin ada keterbatasan penyesuaian kuota di Jawa Timur, sehingga kita carikan yang masih ada kuota. Itu diperbolehkan selama lintas provinsi,” terangnya.
Formasi Guru Tak Masuk CPNS
Puluhan PNS baru tersebut selanjutnya tersebar di hampir seluruh OPD Pemkab Banyuwangi. Formasi kesehatan menjadi salah satu yang cukup menonjol, dengan tujuh dokter umum, tiga dokter spesialis, tujuh apoteker, dan dua fungsional kesehatan.
Sementara itu, formasi guru tidak masuk dalam rekrutmen CPNS tersebut. Pengangkatan tenaga pendidik dilakukan melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ilzam berharap keberadaan 79 PNS baru tersebut benar-benar menambah kekuatan birokrasi Banyuwangi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Harapannya menjadi 79 penjaga integritas. Mudah-mudahan bisa menambah kinerja layanan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,” pungkasnya. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin