RADAR BANYUWANGI – Sebanyak 79 PNS baru Banyuwangi resmi menerima SK pengangkatan setelah menuntaskan pendidikan dan pelatihan dasar (latsar). Didominasi milenial dan Gen Z, mereka langsung mendapat pesan tegas dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani: jangan menjadikan status ASN sekadar jaminan masa depan.
Penyerahan SK pengangkatan berlangsung di Ruang Rempeg Jogopati, Rabu (12/8). Para aparatur baru tersebut diharapkan menjadi tambahan energi bagi Pemkab Banyuwangi untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus melanjutkan pembangunan daerah.
Dari 79 PNS tersebut, sebanyak 54 orang merupakan tenaga fungsional teknis yang ditempatkan di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara 17 lainnya berasal dari sektor kesehatan, terdiri atas tiga dokter spesialis, tujuh dokter umum, dua tenaga fungsional kesehatan, dan tujuh apoteker.
Bupati Ipuk mengatakan, mayoritas PNS yang menerima SK merupakan generasi muda. Karena itu, dia meminta energi dan karakter generasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan perubahan positif di lingkungan birokrasi.
Menurut Ipuk, menjadi ASN bukan sekadar memperoleh pekerjaan yang dianggap aman hingga masa pensiun. Status tersebut justru membawa tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan lagi berpikiran bahwa menjadi ASN itu karena masa depan terjamin,” kata Ipuk.
Dituntut Lanjutkan Capaian Banyuwangi
Ipuk menegaskan, PNS baru harus menjadi bagian dari keberlanjutan pembangunan Banyuwangi. Mereka tidak cukup hanya mempertahankan capaian yang sudah ada, tetapi juga dituntut melahirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Para aparatur tersebut, kata dia, harus mampu membaca persoalan masyarakat dan ikut mencari solusi melalui tugas masing-masing.
“Harus meyakinkan bahwa daerah ini juga harus bisa melanjutkan perjuangan, pelayanan yang lebih baik, dan berbagai capaian yang juga lebih baik,” ujarnya.
Selain kemampuan bekerja, Ipuk mengingatkan pentingnya integritas. Terlebih, sebagian besar PNS baru masih berada pada usia produktif dan akan menjadi bagian penting dari wajah birokrasi Banyuwangi dalam beberapa tahun mendatang.
Nilai dasar ASN BerAKHLAK, lanjut Ipuk, jangan berhenti sebagai slogan. Nilai tersebut harus terlihat dalam perilaku dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dia juga meminta para PNS baru memiliki kemauan untuk terus belajar. Sebab, tantangan birokrasi akan terus berubah dan membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi.
“Birokrasi membutuhkan aparatur yang mau menjalani proses dan terus meningkatkan kemampuan. Konsep ASN itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau terus belajar,” tegasnya.
Dua CPNS Belum Terima SK
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Ilzam Nuzuli menjelaskan, pengangkatan tersebut merupakan hasil rekrutmen CPNS 2024.
Saat rekrutmen, terdapat 81 CPNS yang dinyatakan lulus. Setelah mengikuti latsar, sebanyak 79 orang dinyatakan memenuhi tahapan untuk ditetapkan sebagai PNS.
Sementara dua CPNS lainnya belum menerima SK pada kesempatan tersebut. Satu orang mengundurkan diri karena mengikuti suami yang bekerja di luar Banyuwangi. Satu lainnya masih menjalani latsar.
“Ini hasil rekrutmen CPNS tahun 2024. Waktu itu lulus sekitar 81 orang. Setelah mengikuti latsar, yang lulus 79 orang dan saat ini menerima SK penetapan PNS,” jelas Ilzam.
CPNS yang masih mengikuti latsar menjalani pendidikan dan pelatihan di BPSDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penempatan tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian kuota latsar di Jawa Timur.
“Kemarin ada keterbatasan penyesuaian kuota di Jawa Timur, sehingga kita carikan yang masih ada kuota. Itu diperbolehkan selama lintas provinsi,” terangnya.
Formasi Kesehatan Mendominasi
Puluhan PNS baru tersebut selanjutnya ditempatkan di hampir seluruh OPD Pemkab Banyuwangi. Formasi kesehatan menjadi salah satu yang cukup dominan.
Untuk formasi guru, tidak masuk dalam rekrutmen CPNS tersebut. Pengangkatan tenaga pendidik dilakukan melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ilzam berharap kehadiran 79 PNS baru itu tidak hanya menambah jumlah aparatur, tetapi benar-benar memperkuat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Mereka juga diharapkan mampu menjaga integritas dan meningkatkan kinerja di unit kerja masing-masing.
“Harapannya menjadi 79 penjaga integritas. Mudah-mudahan bisa menambah kinerja layanan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,” pungkasnya. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin