RADARBANYUWANGI.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) menggelar rapat paripurna pada Senin (30/03/2026) dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025. Agenda ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat dipimpin oleh Blegur Prijanggono dan dihadiri oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur, pimpinan dewan, sebanyak 81 anggota DPRD, serta perangkat daerah terkait. Penyampaian LKPJ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni maksimal tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik atas pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan implementasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025,” ujar Khofifah, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan difokuskan pada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Sepanjang tahun 2025, kinerja pembangunan Jawa Timur menunjukkan capaian yang positif di tengah tantangan global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,13.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 3,88 persen. Ketimpangan ekonomi juga menunjukkan penurunan dengan indeks Gini sebesar 0,369, sedangkan persentase penduduk miskin berada pada kisaran satu digit, yakni sekitar 9,5 persen.
“Keberhasilan ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan representasi kualitatif dari efektivitas Nawa Bhakti Satya yang mampu menyentuh langsung kehidupan masyarakat di 38 kabupaten/kota,” tegas Khofifah.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2025 dilaporkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini dinilai sebagai hasil sinergi kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini adalah wujud kerja sama, sinergi, dan soliditas semua pihak,” tambahnya.
Sebagai penutup, Gubernur menyampaikan bahwa LKPJ ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan strategis ke depan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan menuju daerah yang maju, adil, dan berkelanjutan.
Editor : Lugas Rumpakaadi