RADAR BANYUWANGI - Pertumbuhan motor listrik di Indonesia dinilai masih berisiko terkonsentrasi di Pulau Jawa jika pembangunan infrastrukturnya hanya mengikuti jumlah pengguna. Aismoli mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal untuk mempercepat investasi charging dan swapping baterai, terutama di daerah yang pasarnya belum terbentuk.
Usulan itu disampaikan PR & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Riniwaty Sinaga dari Jakarta, Selasa.
Menurut Riniwaty, pembangunan infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai tidak semestinya hanya menunggu pertumbuhan pengguna. Sebaliknya, infrastruktur yang hadir lebih awal justru bisa menjadi pemicu lahirnya pasar baru.
“Selain pembangunan langsung, pemerintah juga dapat mempertimbangkan insentif fiskal bagi investasi charging dan infrastruktur swapping (tukar) baterai, terutama untuk wilayah yang secara komersial belum feasible (layak),” ujar Riniwaty.
Jangan Biarkan Infrastruktur Menumpuk di Jawa
Persoalan utama ekosistem motor listrik saat ini bukan sekadar jumlah kendaraan yang beredar, tetapi juga bagaimana pengguna bisa mengisi atau menukar baterai dengan mudah.
Dari perspektif bisnis, investor cenderung membangun infrastruktur di wilayah yang telah memiliki banyak pengguna. Konsentrasi kendaraan membuat tingkat utilisasi lebih mudah tercapai sehingga investasi dinilai lebih masuk akal secara ekonomi.
Namun, pola tersebut berpotensi menciptakan lingkaran yang sulit diputus.
Daerah yang belum memiliki infrastruktur akan sulit menarik calon pengguna. Di sisi lain, investor juga enggan masuk karena jumlah pengguna belum cukup untuk menjamin keekonomian.
Riniwaty menilai pemerintah dapat mengambil peran sebagai penggerak pasar untuk memecahkan persoalan tersebut.
“Dari perspektif bisnis, investasi infrastruktur biasanya mengikuti populasi pengguna agar tingkat utilisasi dan keekonomiannya tercapai. Namun, infrastruktur yang tersedia lebih dahulu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri calon pengguna,” kata Riniwaty.
Luar Jawa Jadi Titik yang Perlu Didorong
Saat ini, pembangunan infrastruktur motor listrik di luar Jawa masih mengikuti konsentrasi pengguna.
Jawa, khususnya kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), menjadi wilayah dengan konsentrasi pengguna yang lebih tinggi.
Kondisi itu membuat investasi charging maupun swapping secara alami lebih menarik dilakukan di kawasan tersebut.
Aismoli ingin pola tersebut tidak membuat wilayah lain tertinggal terlalu jauh.
Pemerintah bersama PT PLN (Persero), menurut Riniwaty, dapat berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah yang permintaannya belum terbentuk, terutama di luar Jawa dan daerah dengan surplus pasokan listrik.
Dengan infrastruktur yang tersedia sejak awal, masyarakat di daerah tersebut diharapkan lebih percaya diri untuk beralih menggunakan motor listrik.
Belajar dari China
Aismoli juga menyoroti pendekatan yang dilakukan China dalam membangun ekosistem kendaraan listrik.
Menurut Riniwaty, insentif bagi pembangunan infrastruktur dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem sekaligus membuka pasar di wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal.
Pendekatan tersebut dianggap relevan untuk Indonesia karena karakter pasar kendaraan listrik di setiap daerah belum merata.
Artinya, pembangunan charging dan swapping tidak hanya diposisikan sebagai respons terhadap permintaan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan permintaan baru.
Jika masyarakat melihat infrastruktur tersedia dan mudah diakses, kekhawatiran mengenai keterbatasan jarak tempuh maupun akses pengisian baterai dapat berkurang.
Hampir 5.000 SPKLU Sudah Beroperasi
Dari sisi infrastruktur, pemerintah terus memperluas jaringan pengisian kendaraan listrik.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat 4.892 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah beroperasi di 3.163 titik hingga Maret 2026.
Selain SPKLU, ekosistem motor listrik juga ditopang Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Hingga Maret 2026, tercatat 1.907 SPBKLU telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, persebarannya masih timpang.
Sebanyak 1.480 SPBKLU berada di Jawa, disusul Sumatera 238 unit, Bali 120 unit, Sulawesi 48 unit, Kalimantan 20 unit, dan Nusa Tenggara hanya 1 unit.
Data tersebut memperlihatkan bahwa tantangan berikutnya bukan hanya menambah jumlah infrastruktur, tetapi juga memperluas distribusinya agar pertumbuhan ekosistem motor listrik tidak terpusat di satu kawasan.
Infrastruktur Bisa Jadi Pemancing Pasar Baru
Bagi Aismoli, pembangunan charging dan swapping di luar Jawa bukan semata persoalan pemerataan.
Kehadiran infrastruktur lebih awal dapat memberikan sinyal kepada calon konsumen bahwa motor listrik bisa digunakan secara lebih praktis di wilayah mereka.
Di sisi lain, kepastian infrastruktur juga dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk mulai mengembangkan layanan dan investasi terkait kendaraan listrik.
Karena itu, insentif fiskal yang diusulkan Aismoli diarahkan pada wilayah yang secara bisnis belum cukup menarik bagi investor, tetapi memiliki potensi untuk berkembang.
Jika infrastruktur terus menunggu pasar, pertumbuhan motor listrik di luar Jawa bisa berjalan lambat. Sebaliknya, jika infrastruktur dibangun lebih dahulu dengan dukungan pemerintah, jaringan charging dan swapping berpotensi menjadi pemantik terbentuknya pasar baru. (*)
Editor : Ali Sodiqin