AS Keluar dari Dewan HAM PBB, Sehari Usai Temuan Dugaan Kejahatan Perang

RADAR BANYUWANGI – Amerika Serikat kembali menjauh dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di tengah memanasnya perang dengan Iran. Langkah Washington itu berlangsung setelah misi pencari fakta independen PBB menyatakan terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini pasukan AS bertanggung jawab atas dua serangan di Iran yang dapat merupakan kejahatan perang. Pada saat yang sama, Washington justru memperketat tekanan ekonomi terhadap Teheran melalui sanksi terhadap platform aset digital BitBank.

Perkembangan tersebut membuat hubungan Amerika Serikat dengan mekanisme HAM PBB kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, Washington menyatakan Dewan HAM PBB telah mendorong apa yang disebut pemerintah AS sebagai retorika anti-Amerika dan terlalu lunak terhadap sejumlah pemerintahan yang dituduh melakukan pelanggaran HAM.

Di sisi lain, misi pencari fakta PBB menyoroti dugaan pelanggaran serius oleh kedua pihak dalam konflik, termasuk dugaan kejahatan perang dalam serangan AS serta dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pemerintah Iran.

Temuan PBB Jadi Titik Sorotan

Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk Iran dalam laporan terbarunya menyatakan memiliki “reasonable grounds” atau alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pasukan Amerika Serikat bertanggung jawab atas dua serangan pada Februari 2026.

Serangan pertama menyasar Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Minab, Provinsi Hormozgan. Misi PBB menyatakan sekolah tersebut merupakan bangunan sipil yang dapat dikenali dengan jelas dan tidak menemukan bukti bahwa fasilitas itu digunakan untuk kepentingan militer ketika serangan terjadi.

Serangan kedua terjadi di sebuah fasilitas olahraga di Lamerd.

Menurut temuan misi tersebut, kedua serangan dapat masuk dalam kategori kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional. Reuters melaporkan serangan di sekolah Minab menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk setidaknya 120 anak, sementara serangan di Lamerd menyebabkan korban sipil.

Namun, temuan tersebut merupakan hasil kerja misi pencari fakta PBB, bukan putusan pengadilan yang secara hukum telah menetapkan pertanggungjawaban pidana Amerika Serikat.

Iran Juga Disorot dalam Laporan yang Sama

Laporan tersebut tidak hanya menyoroti tindakan Amerika Serikat.

Misi PBB juga menyelidiki tindakan pemerintah Iran terhadap demonstrasi di dalam negeri. Para penyelidik melaporkan dugaan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran serius lainnya dalam penanganan aksi protes.