Berita Daerah Edukasi Ekonomi Film Game Internasional Kasuistika Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Otomotif Pemerintahan Peristiwa Politik Seni & Budaya Sports Teknologi Tips & Trik Travelling

Ekonomi Hijau dan Jalan Kemaslahatan Bangsa

Tim Redaksi Radar Banyuwangi • Senin, 15 Juni 2026 | 08:00 WIB
Oleh: Hurin In Lia, SPd, MM, Anggota Lakpesdam PCNU dan Dosen Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Oleh: Hurin In Lia, SPd, MM, Anggota Lakpesdam PCNU dan Dosen Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

RADARBANYUWANGI.ID - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pelemahan daya beli masyarakat, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, perubahan iklim, hingga meningkatnya frekuensi bencana alam menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan lingkungan tidak lagi dapat dipisahkan. Sayangnya, dalam banyak kesempatan, keduanya masih sering dipertentangkan. Pertumbuhan ekonomi dianggap harus didahulukan, sementara kelestarian lingkungan ditempatkan sebagai urusan sekunder.

Cara pandang semacam itu perlu dikoreksi. Sebab fakta menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan justru menimbulkan biaya ekonomi yang sangat besar. Banjir yang melanda berbagai daerah setiap tahun tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas perdagangan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Perubahan musim yang semakin sulit diprediksi berdampak langsung terhadap sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan jutaan rakyat Indonesia.

Konsep Ekonomi Hijau

Dalam konteks inilah konsep ekonomi hijau menjadi semakin relevan. Ekonomi hijau bukan sekadar agenda lingkungan hidup, melainkan strategi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kesatuan. Pertanyaannya, mengapa ekonomi hijau penting bagi Indonesia hari ini?

Pertama, Indonesia sedang berada pada persimpangan pembangunan. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong investasi dan industrialisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dunia internasional semakin menuntut penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Negara-negara maju mulai menerapkan standar lingkungan yang ketat terhadap produk impor. Artinya, daya saing ekonomi ke depan tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas produk, tetapi juga oleh sejauh mana proses produksinya ramah lingkungan.

Kedua, isu transisi energi kini menjadi agenda global. Ketergantungan terhadap energi fosil tidak hanya memperbesar risiko lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerentanan ekonomi. Fluktuasi harga energi dunia dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan bukan sekadar tuntutan ekologis, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa.

Namun, ekonomi hijau tidak boleh dipahami sebatas proyek teknologi atau investasi besar. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Jangan sampai agenda hijau hanya menjadi jargon yang menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat kecil justru menanggung beban transisinya.

Ciptakan Lapangan Kerja

Di sinilah perspektif kemaslahatan menjadi penting. Dalam tradisi pemikiran Islam, kemaslahatan berarti menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan. Setiap kebijakan publik harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata keuntungan ekonomi jangka pendek. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian petani, nelayan, atau masyarakat adat jelas bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

ebaliknya, ekonomi hijau yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan, menjaga kualitas lingkungan, dan mengurangi risiko bencana merupakan bentuk nyata pembangunan yang maslahat. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial.

Butuh Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan

Nahdlatul Ulama melalui berbagai forum telah menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari amanah kemanusiaan. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan Indonesia saat ini. Kita tidak membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi rapuh. Kita membutuhkan pertumbuhan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Karena itu, ekonomi hijau harus ditempatkan sebagai agenda bersama. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong investasi berkelanjutan dan energi terbarukan. Dunia usaha harus mulai mengubah orientasi dari eksploitasi menuju keberlanjutan. Perguruan tinggi perlu menghasilkan inovasi yang mendukung transformasi hijau. Sementara masyarakat harus membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan investasi bagi masa depan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan kita mewariskan lingkungan yang layak bagi generasi berikutnya. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, ekonomi hijau dalam perspektif kemaslahatan menawarkan jalan tengah: pertumbuhan tanpa kerusakan, kemajuan tanpa ketimpangan, dan kesejahteraan tanpa mengorbankan masa depan. (*)

Editor : Ali Sodiqin
#mencegah kerusakan #pemikiran islam #Kemaslahatan Bangsa #Ekonomi Hijau #nahdlatul ulama