Defisit Demokrasi dalam Pemilu

Ali Sodiqin • Dipublikasikan Sabtu, 24 Juni 2023 | 22:05 WIB
Oleh: Emi Hidayati*
Oleh: Emi Hidayati*

DEMOKRASI masih digaungkan terus sebagai resep mujarab membasmi oligarki, mengawal partisipasi politik rakyat yang menjanjikan kesejahteraan. Diposisikan sebagai sistem pemerintahan yang dianggap ideal, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat terwujud melalui pemilihan umum.

Namun praktiknya, fenomena setiap pemilu, kerap terjadi praktik yang memorak-porandakan kualitas demokrasi. Yang mengungkapkan ketidaksesuaian antara praktik demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Ketidakadilan dalam Pemilu sering kali terjadi di berbagai tempat. Ada pembatasan hak memilih, manipulasi pemilih, dan penggunaan sumber daya yang tidak adil oleh kandidat atau partai politik tertentu.

Contohnya kasus-kasus pemilihan di beberapa negara, di mana pemilih diintimidasi, disalahgunakan, atau dihadapkan pada kendala dalam mengakses fasilitas pemungutan suara. Manipulasi politik juga menjadi sumber defisit demokrasi dalam pemilu. Pihak-pihak dengan kekuatan yang lebih besar, sering memanfaatkan posisi mereka untuk mempengaruhi hasil pemilihan dan membatasi ruang bagi pesaing politik. Manipulasi seperti pembelian suara, kampanye hitam, atau penekanan terhadap oposisi politik telah diamati di berbagai negara, menyebabkan pemilu tidak adil dan melanggar prinsip demokrasi.

Transparansi pemilu masih menjadi mimpi seperti tetesan hujan di musim kemarau, dirindukan meski sadar bahwa sulit didapatkan. Ketika proses pemilihan tidak dilakukan secara transparan, kepercayaan publik pada integritas pemilu dapat terkikis. Misalnya, tidak tersedia data pemilih yang akurat, manipulasi hasil pemilihan, atau ketidakjelasan dalam penggunaan dana kampanye turut menghambat upaya mencapai pemilu yang demokratis.

Apalagi dominasi oligarki, pemilu yang didominasi oleh kelompok elite mengakibatkan demokrasi sekarat. Ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki sumber daya dan akses yang lebih besar, representasi dan partisipasi politik yang inklusif menjadi terhambat. Contoh kasus yang mencerminkan hal ini adalah negara-negara di mana keluarga politisi atau kelompok oligarki mempertahankan kendali penuh atas proses pemilihan dan kekuasaan politik.

Kesadaran kolektif terhadap dampak rapuhnya demokrasi dalam pemilu perlu digelar dalam mimbar-mimbar akademik, dalam memiliki dampak yang signifikan pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ketidakadilan, manipulasi, kurangnya transparansi, dan dominasi oligarki mengurangi kualitas demokrasi dengan mereduksi partisipasi publik yang aktif dan meluas. Rakyat kehilangan kepercayaan pada integritas pemilihan, yang mengakibatkan penarikan diri mereka dari proses politik. Akibatnya, suara-suara yang beragam dan pandangan masyarakat tidak terwakili dengan baik dalam pengambilan keputusan politik. 

Situasi ini berpengaruh terhadap legitimasi pemerintahan. Dan pada gilirannya menciptakan ketidakpuasan, ketegangan sosial, dan ketidakpercayaan dalam sistem politik, yang dapat mengancam stabilitas politik dan mengurangi kualitas demokrasi.

Reformasi pemilu yang ditujukan untuk memperkuat integritas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemilihan bisa saja dilakukan, pertanyaan rumitnya adalah siapa yang bersedia mengambil isu ini? Seperti komitmen para politisi untuk perubahan dalam regulasi pemilu, perubahan yang diperlukan dalam reformasi pemilu harus mencakup peningkatan regulasi yang ketat untuk melindungi integritas pemilihan.

Bisa jadi, melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pendanaan kampanye politik, pencegahan korupsi, dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, perlunya perlindungan hak pemilih menjadi penting, termasuk penyediaan akses yang mudah ke fasilitas pemungutan suara, penghapusan hambatan administratif yang tidak perlu, dan perlindungan terhadap pemilih dari intimidasi atau tekanan.

Ya, penyelenggara pemilu pasti akan menjawab bahwa semua infrastruktur reformasi pemilu sudah tersedia. Apa coba yang kurang?  Memperkuat peran lembaga pemantau independen dalam mengawasi pemilihan. Pemantauan yang independen, termasuk pengawasan terhadap proses pemungutan suara, perhitungan suara, dan pengumuman hasil, adalah kunci dalam memastikan integritas dan transparansi pemilihan.

Selain itu, perlunya meningkatkan literasi politik dan kesadaran publik  malalui partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilihan dan memberikan akses yang adil bagi kelompok-kelompok marginal, inklusi sosial bagaimana pentingnya partisipasi politik aktif.  Rasanya semua upaya tersebut sudah dikampanyekan banyak pihak.

Reformasi pemilu tidak terjadi dalam semalam. Proses yang membutuhkan waktu, komitmen, dan kerja sama semua pemangku kepentingan. Masyarakat harus memahami, suara mereka memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan negara, dan bahwa partisipasi politik adalah tanggung jawab bersama.

Peran mimbar akademik dan forum-forum warga sangat penting dalam mendukung reformasi politik. di mana kedua platform ini dapat berkontribusi sebagai penyedia ruang diskusi dan pemikiran kritis: Mimbar akademik menjadi tempat di mana para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dapat berbagi pengetahuan, gagasan, dan analisis terkait reformasi politik.

Diskusi yang kritis dan mendalam dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dalam sistem politik yang perlu diperbaiki. Melalui diskusi, pertukaran informasi, dan pengalaman berbagi, forum-forum warga dapat membantu membangun kesadaran politik masyarakat. Dan memperoleh pemahaman lebih baik tentang sistem politik, hak-hak mereka, dan pentingnya ikut proses reformasi politik. Minimal dapat mendorong partisipasi lebih luas dan mendalam dari warga, dalam upaya perubahan politik. (*)

*) Dosen IAI Ibrahimy Genteng, Banyuwangi.

Editor : Ali Sodiqin
demokrasi pemungutan suara pemilu Politik