RADAR BANYUWANGI - Setiap 28 Oktober, kita mengenang hari Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan bangsa. Namun, hampir satu abad setelah ikrar 1928, pertanyaan penting perlu diajukan: sudahkah pemuda meneruskan semangat perjuangan tersebut dalam menjaga demokrasi, khususnya di Kabupaten Banyuwangi? Jika dahulu pemuda berjuang melawan kolonialisme, kini tantangannya hadir dalam bentuk politik uang, hoaks, politik identitas, dan manipulasi informasi.
Perjuangan tidak lagi semata-mata merebut kemerdekaan, tetapi memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak diperdagangkan dan demokrasi tidak dikuasai kepentingan segelintir orang. Berdasarkan laporan akhir pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III tahun 2026, Kabupaten Banyuwangi memiliki 1.409.725 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki 697.117 dan perempuan 712.608 yang tersebar di 25 kecamatan dan 217 desa/kelurahan. Angka tersebut menggambarkan besarnya masyarakat yang kepentingan politiknya harus dijaga melalui proses demokrasi yang jujur dan adil.
Di tengah jumlah pemilih tersebut, pemuda memiliki posisi strategis. Mereka bukan sekadar kelompok yang meramaikan kampanye atau menggunakan hak pilih, melainkan generasi yang akan merasakan dampak kebijakan hari ini dalam jangka panjang. Namun, besarnya potensi pemuda tidak akan berarti apabila mereka hanya menjadi penonton. Demokrasi membutuhkan generasi muda yang berani berpikir kritis, menolak transaksi politik, dan mengawasi kekuasaan secara bertanggung jawab.
Politik uang merupakan ancaman karena dapat mengubah suara rakyat menjadi komoditas. Sementara itu, hoaks dapat memanipulasi persepsi masyarakat dan merusak hubungan sosial. Kedua persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai urusan penyelenggara pemilu semata, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Banyuwangi.
Pemuda perlu membangun budaya politik yang sehat di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, organisasi, hingga desa. Jangan mudah tergoda pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan politik. Jangan pula menyebarkan informasi politik yang belum terverifikasi hanya karena sesuai dengan pandangan pribadi. Perbedaan pilihan harus disikapi secara dewasa. Banyuwangi dengan keberagaman masyarakatnya membutuhkan demokrasi yang mempersatukan, bukan kontestasi yang meninggalkan permusuhan.
Upaya penguatan demokrasi di kalangan generasi muda diwujudkan melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Pada tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi secara langsung turun ke sekolah-sekolah SMA/SMK di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan edukasi kepemiluan bagi pemilih pemula, dengan jumlah sasaran kurang lebih 33 sekolah. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi berupaya meningkatkan pemahaman pelajar mengenai hak dan tanggung jawab sebagai pemilih, menanamkan sikap tegas dalam menolak politik uang, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks, serta mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam pengawasan partisipatif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan sebagai pelopor dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Banyuwangi.
Inisiatif semacam ini penting, tetapi pendidikan demokrasi tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Tantangan berikutnya adalah membangun kebiasaan kritis yang berkelanjutan, sehingga pemuda mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda Banyuwangi harus berani menjadi penggerak literasi digital, pelopor anti politik uang, dan mitra pengawasan partisipatif. Partai politik, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta penyelenggara pemilu juga perlu membuka ruang partisipasi yang nyata bagi mereka.
Bonus demografi tidak otomatis membawa kemajuan. Tanpa pendidikan berkualitas, kesempatan yang adil, dan demokrasi yang berintegritas, besarnya jumlah pemuda justru berisiko menjadi potensi yang tidak termanfaatkan. Hampir satu abad setelah Sumpah Pemuda, perjuangan belum selesai. Dari Banyuwangi, semangat persatuan harus diwujudkan dalam keberanian menolak politik uang, melawan hoaks, menghormati perbedaan, dan mengawal kekuasaan.
Demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang menang, melainkan bagaimana prosesnya berlangsung dan untuk siapa kekuasaan dijalankan. Jangan biarkan demokrasi menjadi bola liar tanpa arah. Pemuda Banyuwangi harus bergerak, bukan sekadar bersorak; mengawasi, bukan sekadar memilih; dan menjaga persatuan, bukan memperbesar perpecahan. Sebab, masa depan demokrasi Banyuwangi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh keberanian rakyatnya untuk terus mengawal. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
