Peran KPPN untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Ali Sodiqin • Dipublikasikan Sabtu, 15 Oktober 2022 | 02:01 WIB
Suherman
Suherman
MENCERDASKAN kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yang terdapat pada alinea ke-4 UUD 1945. Pendidikan adalah salah satu program untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia suatu bangsa. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan haruslah dimulai dari tingkat satuan pendidikan dasar agar menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia berkualitas.

Peningkatan mutu pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu upaya dari beberapa program pemerintah. Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia, agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS dapat dipergunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, sebagai pelaksana wajib belajar, serta dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang bisa dibiayai antara lain, untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, dan ekstrakurikuler. Juga untuk kegiatan evaluasi pembelajaran, pembelian alat multimedia pembelajaran, pengembangan profesi guru, dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah. Selain itu, dana BOS dapat juga digunakan untuk penerimaan peserta didik baru, pengelolaan sekolah, langganan daya dan jasa, pembayaran honor, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah.

Penyaluran dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening sekolah penerima dana BOS sesuai dengan surat rekomendasi penyaluran dana BOS dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang diteruskan melalui Nota Dinas Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

KPPN melakukan penyaluran, setelah melakukan verifikasi kesesuaian antara SK dan Daftar Permintaan Penyaluran untuk kabupaten bersangkutan, jumlah sekolah, dan nominal penyaluran.

Penyaluran dana BOS semula disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. Skema ini menyebabkan sekolah sering terlambat menerima penyaluran dana BOS. Sehingga banyak kepala sekolah terpaksa menalangi biaya operasional sekolah, terutama di awal tahun.

Keterlambatan dana BOS, tentunya berakibat pada terganggunya proses pembelajaran siswa. Sejak tahun 2020 penyaluran mengalami perubahan kebijakan, untuk mempercepat penyaluran dana BOS dengan cara menyalurkan dana BOS melalui 34 KPPN mitra kerja pemerintah provinsi langsung ke rekening sekolah di seluruh kabupaten, dalam satu provinsi tanpa melalui RKUD.

Salah satunya adalah KPPN Surabaya II yang menyalurkan dana BOS untuk seluruh sekolah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Guna mendekatkan kantor bayar dengan sekolah penerima dana BOS. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memperluas kantor bayar bagi dana BOS ke seluruh KPPN di seluruh Indonesia mulai tahun 2022.

KPPN Banyuwangi, pada tahun 2022 menyalurkan dana BOS untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tentu merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran dana BOS ke rekening sekolah. Dengan mendekatkan kantor bayar ke sekolah-sekolah yang dituju, maka KPPN dapat melakukan perbaikan secara lebih reaktif atas kendala yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal mekanisme penyaluran, dana BOS terbagi menjadi tiga kategori, yaitu dana BOS Reguler, dana BOS Afirmasi, dan dana BOS Kinerja.

Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, yang berada di daerah tertinggal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Dana BOS Reguler disalurkan dalam tiga tahap. Yaitu sebesar 30 persen pada tahap ,I paling cepat bulan Januari. Sebesar 40 persen pada tahap II, paling cepat bulan April. Selanjutnya, sebesar 30 persen pada tahap III paling cepat bulan September. Sedangkan, Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja disalurkan dalam satu tahap paling cepat bulan April.

Alokasi anggaran Dana BOS tahun 2022 yang disalurkan oleh KPPN Banyuwangi untuk Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 171.799.690.000. Dana tersebut terdiri dari Alokasi BOS Reguler sebesar Rp. 171.739.690.000 dan Alokasi Dana BOS Kinerja sebesar Rp. 60.000.000.

Realisasi penyaluran dana BOS sampai dengan triwulan III tahun 2022 sebesar 67,16 persen atau sebesar Rp. 151.378.533.205 yang terdiri dari persentase realisasi penyaluran dana BOS Reguler sebesar 67,15 persen atau sebesar 115.318.533.205,- untuk 1.016 sekolah. Realisasi tahap pertama sebesar 29,07 persen atau sebesar 49.927.434.000 untuk 1.016 sekolah. Sedangkan realisasi tahap kedua sebesar 38,08 persen atau Rp.65.391.099.205 untuk 1.006 sekolah. Sedangkan persentase realisasi penyaluran dana BOS Kinerja sebesar 100% atau sebesar Rp 60 juta untuk satu sekolah.

Dengan adanya dana BOS tersebut, dapat dijadikan sebagai stimulus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang andal. Semoga dengan disalurkannya dana BOS bisa bermanfaat bagi semua pihak. Ini guna meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di ujung timur Pulau Jawa, serta secara umum mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. (*)

*) Kasi Veraki di KPPN Banyuwangi. Editor : Ali Sodiqin
KPPN kolom artikel refleksi opini persfektif