RADAR BANYUWANGI — Kemacetan menuju Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Sepanjang 30 Agustus hingga 5 September 2026, jumlah kendaraan yang menyeberang Selat Bali melonjak 8 persen menjadi 43.327 unit. Ironisnya, pada periode yang sama kapasitas operasi justru menyusut: kapal yang beroperasi turun 11 persen dan jumlah perjalanan anjlok 21 persen dibandingkan tahun lalu.
Ketimpangan antara permintaan dan kapasitas penyeberangan inilah yang menjadi salah satu pemicu utama kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Tekanan terbesar datang dari kendaraan logistik yang memiliki fleksibilitas terbatas untuk beralih ke moda atau jalur alternatif.
Data PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan, 43.327 kendaraan menyeberang dari Jawa menuju Bali maupun sebaliknya selama sepekan tersebut. Angka itu meningkat dibandingkan periode sama pada 2025.
Namun, pertumbuhan arus kendaraan tidak diimbangi kesiapan armada. ASDP hanya mengoperasikan 176 kapal dengan total 1.210 trip. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah kapal turun 11 persen, sedangkan frekuensi perjalanan kapal merosot lebih dalam, yakni 21 persen.
Kondisi tersebut membuat kapasitas efektif lintasan semakin tertekan. Ketika kendaraan terus berdatangan sementara kemampuan angkut dan frekuensi pelayaran berkurang, antrean kendaraan pun lebih mudah mengular hingga keluar kawasan pelabuhan.
Bukan Sekadar Soal Jumlah Kapal
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan, persoalan kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk tidak bisa dilihat semata-mata dari perbandingan jumlah kendaraan dengan jumlah kapal.
Ada persoalan kapasitas efektif lintasan yang harus dihitung secara menyeluruh. Pertumbuhan permintaan penyeberangan tidak sepenuhnya diimbangi kapasitas yang tersedia.
Sejumlah faktor ikut mempersempit ruang gerak pengelolaan arus. Di antaranya penurunan kapasitas lintasan alternatif, keterbatasan fleksibilitas kendaraan logistik, belum beroperasinya Dermaga Bulusan, serta proyek peningkatan dermaga yang belum rampung.
"Penanganannya harus terintegrasi, mulai dari stabilisasi operasional hingga penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung," tegas Heru.
Artinya, mengurai kemacetan Ketapang tidak cukup hanya dengan menambah atau mengatur kapal. Infrastruktur dermaga, jalur alternatif, hingga pola pengendalian kendaraan juga menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara arus masuk dan kapasitas layanan penyeberangan.
Nataru 2026/2027 Jadi Ujian Berikutnya
Tantangan berikutnya sudah menanti. Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 berpotensi kembali meningkatkan tekanan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.
ASDP menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan tersebut. Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan, strategi jangka pendek diarahkan pada pengendalian arus kendaraan dan stabilisasi operasional lintasan.
Sementara itu, langkah jangka panjang difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur. Salah satu proyek yang tengah dikebut adalah konversi Dermaga II Gilimanuk dan Dermaga V Ketapang.
Kedua dermaga tersebut akan ditingkatkan dari sistem dermaga ponton menjadi Moveable Bridge (MB). Perubahan ini diharapkan meningkatkan kapasitas serta fleksibilitas pelayanan kapal di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
"Peningkatan kapasitas itu ditargetkan beroperasi paling lambat pada Angkutan Lebaran 2027," pungkas Windy.
Target tersebut menjadi salah satu harapan untuk mengurangi tekanan lintasan Ketapang–Gilimanuk. Sebab, selama pertumbuhan kendaraan masih lebih cepat dibandingkan kapasitas efektif penyeberangan, kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang berpotensi terus menjadi persoalan setiap kali arus kendaraan melonjak. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin