RADARBANYUWANGI.ID – Kemacetan panjang yang berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang kembali menjadi perhatian serius DPRD Banyuwangi. Antrean kendaraan yang kerap mengular hingga beberapa kilometer dinilai bukan lagi persoalan sesaat, melainkan masalah infrastruktur yang membutuhkan solusi cepat dan terukur.
Untuk mencari akar persoalan sekaligus mendorong langkah konkret penyelesaiannya, Komisi IV DPRD Banyuwangi mendatangi kantor ASDP Ketapang, Kamis (25/6). Dalam pertemuan tersebut, para legislator berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas pelabuhan, operator pelayaran hingga manajemen ASDP.
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mengatakan kemacetan yang terus berulang tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan tahunan, terutama karena lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur logistik nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali.
"Kami mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama ASDP dan seluruh stakeholder yang terkait. Ada diskusi yang cukup terbuka mengenai persoalan yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Kapasitas Dermaga Dinilai Jadi Akar Masalah
Berdasarkan hasil pembahasan, salah satu penyebab utama antrean panjang adalah keterbatasan dermaga yang mampu melayani kendaraan bertonase besar.
Saat ini, kendaraan logistik berukuran besar hanya dapat dilayani melalui dermaga LCM dan Moveable Bridge (MB) IV. Kapasitas kedua fasilitas tersebut dinilai belum mampu mengimbangi lonjakan volume kendaraan yang terus meningkat.
Akibat keterbatasan itu, banyak kendaraan besar harus lebih dahulu diarahkan ke kawasan buffer zone Bulusan sebelum kembali menuju pelabuhan untuk melakukan penyeberangan.
Skema tersebut membuat arus kendaraan menumpuk di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Ketapang dan memperparah kemacetan.
"Persoalan utamanya ada di dermaga. Dermaga harus segera di-upgrade agar mampu melayani kendaraan bertonase besar. Kalau ini bisa dilakukan, kendaraan dari arah utara bisa langsung masuk tanpa harus memutar ke Bulusan sehingga antrean bisa berkurang," jelas Patemo.
DPRD Minta Upgrade Moveable Bridge Diprioritaskan
Komisi IV menilai peningkatan kapasitas dermaga menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.
Salah satu solusi yang didorong adalah percepatan peningkatan kapasitas moveable bridge yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan kendaraan besar di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Menurut DPRD, langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mengurangi antrean kendaraan sekaligus meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan.
"Kami berharap pembangunan dan upgrading dermaga ini segera dilakukan. Jangan sampai saat Natal dan Tahun Baru nanti kemacetan seperti sekarang kembali terulang," tegasnya.
Ketapang dan Gilimanuk Harus Dibangun Bersamaan
DPRD Banyuwangi juga mengingatkan bahwa peningkatan fasilitas di Pelabuhan Ketapang tidak akan efektif apabila tidak diimbangi penguatan kapasitas di sisi Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Sinkronisasi infrastruktur di kedua pelabuhan dinilai menjadi kunci kelancaran layanan penyeberangan.
Menurut Patemo, penambahan kapal maupun peningkatan kapasitas dermaga di Ketapang akan sia-sia jika tempat sandar di Gilimanuk tidak mampu menampung arus kapal yang datang.
"Kapal banyak tapi tempat sandarnya tidak ada, percuma. Harus ada sinkronisasi antara Ketapang dan Gilimanuk. Pembangunan di dua pelabuhan ini harus berjalan bersama," katanya.
Jumlah Kapal Besar Dinilai Masih Kurang
Selain persoalan dermaga, DPRD juga menyoroti keterbatasan armada kapal besar yang saat ini beroperasi di lintasan penyeberangan Jawa-Bali.
Informasi yang diterima DPRD menunjukkan kapasitas armada yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi peningkatan volume kendaraan, khususnya kendaraan logistik.
Karena itu, ASDP bersama pemerintah pusat didorong mempercepat berbagai langkah agar kapal-kapal yang tersedia dapat beroperasi secara optimal, terutama menjelang musim liburan dan periode puncak angkutan.
Sistem Tiket Juga Perlu Dievaluasi
Tak hanya infrastruktur fisik, mekanisme ticketing penyeberangan juga menjadi perhatian Komisi IV.
DPRD menilai perlu adanya penyederhanaan sistem layanan tiket agar proses masuk pelabuhan lebih cepat dan tidak menambah panjang antrean kendaraan.
"Kami berharap ada perhatian serius dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah pusat. Persoalan Ketapang-Gilimanuk ini bukan persoalan lokal semata, tetapi jalur logistik nasional yang harus dijaga kelancarannya," ujar Patemo.
Dorong Solusi Jangka Pendek Sambil Menunggu Pembangunan
Hasil kunjungan ke ASDP Ketapang akan menjadi bahan DPRD Banyuwangi untuk disampaikan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai bentuk aspirasi daerah.
Sambil menunggu realisasi pembangunan dan peningkatan kapasitas dermaga, Komisi IV juga mendorong optimalisasi fasilitas yang telah tersedia.
Beberapa kawasan yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurai kepadatan antara lain buffer zone Bulusan, Pelabuhan Tanjungwangi, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
"Ada beberapa fasilitas yang bisa dioptimalkan sambil menunggu solusi permanen. Yang terpenting sekarang bagaimana kemacetan ini segera terurai dan tidak terus berulang," tandasnya.
Dengan meningkatnya arus logistik dan mobilitas masyarakat setiap tahun, percepatan peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar gerbang utama penyeberangan Jawa-Bali tetap mampu menjalankan perannya sebagai salah satu simpul transportasi terpenting di Indonesia. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin