Berita Daerah Edukasi Ekonomi Film Game Internasional Kasuistika Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Otomotif Pemerintahan Peristiwa Politik Seni & Budaya Sports Teknologi Tips & Trik Travelling

Banyuwangi Desak Solusi Macet Ketapang, Surat ke Kemenhub Disiapkan

Fredy Rizki Manunggal • Rabu, 24 Juni 2026 | 00:00 WIB
Kemacetan berulang di jalan arteri menuju Pelabuhan Ketapang menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi. (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)
Kemacetan berulang di jalan arteri menuju Pelabuhan Ketapang menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi. (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)

Kemacetan berulang di jalur arteri menuju Pelabuhan Ketapang kembali menjadi sorotan serius Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tak hanya menghambat arus kendaraan, kondisi ini juga mulai mengganggu distribusi logistik dan denyut ekonomi kawasan. Pemkab pun bersiap menyurati Kementerian Perhubungan untuk mempercepat penambahan kapasitas layanan penyeberangan.


RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk ikut mencari solusi atas kemacetan yang terus berulang di jalur arteri menuju Pelabuhan Ketapang. Kondisi tersebut dinilai sudah berdampak luas, mulai dari hambatan distribusi logistik hingga terganggunya mobilitas masyarakat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut pemerintah daerah siap mendukung berbagai langkah percepatan penanganan, meski kewenangan utama pengelolaan penyeberangan berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

“Kami sebagai pemerintah daerah tentu siap mendukung. Kalau tidak segera dibantu, kemacetan akan terus terjadi dan distribusi logistik juga ikut terhambat,” ujar Ipuk.

Pemkab Banyuwangi berencana kembali mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan sebagai dorongan agar penambahan kapasitas layanan penyeberangan segera direalisasikan.

Menurut Ipuk, persoalan kemacetan di lintasan Ketapang–Gilimanuk maupun Ketapang–Lembar tidak hanya disebabkan jumlah kapal yang terbatas. Kapasitas dermaga di Pelabuhan Ketapang juga dinilai sudah perlu ditingkatkan agar seimbang dengan meningkatnya arus kendaraan.

“Kalau hanya menambah kapal tanpa menambah dermaga, antrean tetap akan terjadi. Jadi keduanya harus berjalan bersamaan,” tegasnya.

Selain itu, Pemkab juga kembali menyoroti aspirasi para sopir angkutan yang menginginkan diaktifkannya kembali jalur penyeberangan langsung Ketapang–Lembar. Usulan tersebut, kata Ipuk, sudah beberapa kali disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Banyak sopir berharap rute itu diaktifkan lagi. Kami akan terus komunikasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Ipuk menegaskan bahwa Pelabuhan Ketapang memiliki posisi vital sebagai gerbang utama keluar masuk Banyuwangi. Gangguan di titik ini, menurutnya, akan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi daerah.

“Ketapang adalah gerbang utama Banyuwangi. Kalau akses terganggu, dampaknya sangat luas, termasuk pada produk daerah yang dikirim keluar,” pungkasnya. (fre/aif)

Editor : Ali Sodiqin
#macet Ketapang #Logistik Banyuwangi #pemkab banyuwangi #kemenhub #dermaga Ketapang