RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mempercepat penyelesaian ruas jalan yang masih terputus di Jalur Lintas Selatan (JLS) Kabupaten Trenggalek. Sebagai langkah awal, anggaran sebesar Rp19 miliar disiapkan untuk pembebasan lahan guna membuka akses yang selama ini menjadi titik lemah konektivitas Pantai Selatan Jawa Timur.
Kabar tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, di Surabaya, Senin (22/6). Menurutnya, dana tersebut akan difokuskan untuk menuntaskan proses pembebasan lahan pada ruas yang masih berstatus missing link atau belum tersambung.
"Sebagian ruas dari Pacitan ke Panggul sudah ada, Perigi ke Popoh juga sudah tersambung. Yang masih missing link itu dari Panggul ke Munjungan dan Munjungan ke Perigi," ujar Emil.
Penyelesaian ruas tersebut menjadi penting karena JLS merupakan salah satu proyek strategis yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas wilayah pesisir selatan Jawa Timur, mulai Pacitan hingga Banyuwangi.
Titik Terakhir yang Belum Tersambung
Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan JLS terus berjalan secara bertahap. Jalur dari Pacitan menuju Panggul, Trenggalek, telah terbangun dan berfungsi. Demikian pula koneksi Perigi menuju Popoh, Kabupaten Tulungagung, yang kini sudah dapat dilalui masyarakat.
Namun, masih terdapat dua segmen krusial yang belum tersambung, yakni ruas Panggul–Munjungan dan Munjungan–Perigi.
Akibatnya, jalur Pantai Selatan Jawa Timur belum dapat berfungsi optimal sebagai koridor transportasi yang terhubung penuh dari barat hingga timur.
Padahal, keberadaan JLS diyakini mampu mempercepat distribusi barang, membuka akses kawasan wisata pesisir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini relatif terisolasi.
Proyek Dimulai Sejak 2016
Emil mengungkapkan bahwa upaya pembangunan ruas tersebut sebenarnya sudah dirintis sejak 2016 saat dirinya masih menjabat Bupati Trenggalek.
Ketika itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengurus berbagai persyaratan, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai trase awal yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun perjalanan proyek tidak berjalan mulus. Pemerintah pusat kemudian melakukan revisi desain trase jalan yang berdampak besar terhadap kebutuhan anggaran pembangunan.
Perubahan desain tersebut membuat biaya konstruksi melonjak drastis, terutama pada segmen Munjungan–Perigi yang memiliki karakter geografis cukup menantang.
Biaya Melonjak Nyaris Rp1 Triliun
Menurut Emil, pada desain awal kebutuhan pembangunan ruas Munjungan–Perigi diperkirakan sekitar Rp300 miliar.
Namun setelah dilakukan revisi trase oleh pemerintah pusat, kebutuhan anggarannya membengkak hingga mendekati Rp1 triliun.
"Awalnya kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar. Setelah ada revisi dari pusat, biaya pembangunan segmen Munjungan-Perigi melonjak hingga mendekati Rp1 triliun," jelasnya.
Lonjakan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyelesaian proyek berjalan lebih lambat dari target awal.
Meski demikian, Pemprov Jatim memastikan proyek tersebut tetap menjadi prioritas karena memiliki dampak besar terhadap pengembangan kawasan selatan Jawa Timur.
Fokus Pembebasan Lahan
Saat ini, tantangan utama yang harus diselesaikan adalah pembebasan lahan masyarakat serta penyelesaian administrasi kawasan hutan yang dilalui trase jalan.
Untuk itulah Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Rp19 miliar guna mempercepat proses pembebasan lahan.
Emil menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah lebih banyak berada pada aspek pengadaan lahan. Sementara pengurusan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme operasional yang berbeda dan tidak menggunakan skema anggaran pembebasan lahan.
"Kalau porsi pemerintah daerah pastinya untuk pembebasan lahan, karena untuk pengurusan kawasan hutan menggunakan anggaran operasional, bukan melalui anggaran khusus seperti itu," ujarnya.
Dorong Ekonomi dan Pariwisata Selatan Jatim
Penyelesaian JLS Trenggalek dipandang strategis karena akan melengkapi jaringan jalan pesisir selatan yang selama ini menjadi andalan pengembangan ekonomi wilayah.
Jalur tersebut tidak hanya memangkas waktu tempuh antardaerah, tetapi juga membuka akses menuju berbagai destinasi wisata pantai yang tersebar di sepanjang pesisir selatan Trenggalek, Tulungagung, hingga Pacitan.
Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek kini terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan trase final jalan sekaligus memetakan lahan masyarakat dan kawasan hutan yang terdampak proyek.
Apabila proses pembebasan lahan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik ruas Panggul–Munjungan–Perigi diharapkan dapat segera dimulai. Penyelesaian segmen terakhir ini akan menjadi kunci terwujudnya konektivitas penuh Jalur Lintas Selatan Jawa Timur yang telah dinantikan selama bertahun-tahun. (*)
Editor : Ali Sodiqin