RADARBANYUWANGI.ID - Digitalisasi bantuan sosial (bansos) kini bukan lagi konsep masa depan. Dari panggung nasional Indonesia Summit 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memamerkan bukti nyata: sistem Perlinsos Digital yang mampu menekan salah sasaran bantuan hingga mendekati nol melalui data real-time yang terintegrasi.
Jakarta Jadi Panggung Gagasan Digital Pemerintahan
Forum tahunan Indonesia Summit 2026 yang digelar di The Tribrata Dharmawangsa, Kamis (18/6/2026), menjadi ruang strategis pertukaran gagasan transformasi digital sektor publik.
Acara dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas sektor, termasuk kepala daerah dan pejabat tinggi negara.
Banyuwangi Jadi Model Perlinsos Digital
Dalam sesi bertema “Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology For Inclusive Growth”, Ipuk memaparkan keberhasilan program Perlinsos (Perlindungan Sosial) Digital yang diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi.
Program tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi penerima bantuan secara real-time berbasis data terintegrasi, sehingga meminimalkan kesalahan sasaran.
“Para penerima bansos secara digital telah diketahui kondisinya melalui data yang terintegrasi. Sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan, fiktif dan lain sebagainya,” ujar Ipuk.
Tantangan: Blank Spot Internet Masih Jadi PR
Meski dinilai berhasil, implementasi sistem digital ini tidak lepas dari hambatan. Ipuk mengungkap masih adanya wilayah blank spot, terutama di kawasan perkebunan dan pegunungan.
Namun, keterbatasan tersebut berhasil diatasi melalui kolaborasi lintas pihak dan pendekatan gotong royong.
“Di Banyuwangi tidak sedikit titik blank spot internet. Tapi dengan kerja keras semua tim, kendala itu bisa disiasati. Kuncinya komitmen dan gotong royong,” jelasnya dalam diskusi yang dipandu jurnalis senior Uni Lubis.
Apresiasi Luhut: Menuju Transparansi Total
Keberhasilan Banyuwangi mendapat apresiasi dari Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan.
Ia menegaskan bahwa integrasi data berbasis kecerdasan buatan (AI) lintas kementerian/lembaga akan memperkuat transparansi, termasuk dalam pengawasan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK.
“Ke depan akan semakin transparan. Semua mata bisa melihatnya,” tegas Luhut.
Forum Nasional dengan Tokoh Lintas Daerah
Indonesia Summit 2026 juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta berbagai menteri dan pejabat tinggi negara lainnya.
Forum dua hari ini menjadi ruang strategis membahas arah kebijakan fiskal dan transformasi digital Indonesia di era kecerdasan buatan. (*)
Editor : Ali Sodiqin