RADARBANYUWANGI.ID – Pengusaha kapal penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait penghentian operasional kapal eks Landing Craft Tank (LCT). Namun, mereka mengingatkan bahwa kesiapan armada harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dermaga agar distribusi logistik di Selat Bali tidak terganggu.
Pernyataan itu disampaikan menyusul terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) yang memberikan masa transisi hingga 15 Juni 2028 bagi kapal eks LCT untuk tetap beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi, Nurjatim, mengatakan bahwa sebenarnya aturan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 15 Juni 2026. Saat itu, pengusaha kapal diwajibkan mengganti armada eks LCT dengan kapal RoRo murni sesuai Surat Edaran DJPL Nomor 22 Tahun 2025.
Namun, menjelang penerapan aturan, sejumlah infrastruktur pelabuhan dinilai belum siap menampung perubahan tersebut.
"Sebenarnya deadline-nya pada Senin (15/6) lalu. Kami mengirimkan surat permintaan penundaan, kemudian muncullah SE DJPL Nomor 13 Tahun 2026 yang memberi tenggat waktu sampai 2028," kata Nurjatim.
Menurut dia, jika larangan operasional kapal eks LCT diterapkan secara mendadak, maka akan muncul persoalan serius, terutama untuk pengangkutan kendaraan logistik berukuran besar yang selama ini banyak mengandalkan kapal jenis tersebut.
Ia menjelaskan, secara umum para pengusaha kapal sebenarnya telah menyiapkan diri menghadapi kebijakan itu. Armada eks LCT yang masih beroperasi saat ini bahkan dapat dipindahkan ke lintasan lain.
"Kalau pengusaha sudah siap. Kita bisa memindahkan kapal-kapal eks LCT ke lintasan lain. Pertanyaannya, apakah dermaga sudah siap mencari pengganti kapal yang bisa mengangkut muatan besar?" ujarnya.
Saat ini terdapat 14 kapal eks LCT yang beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Sebanyak sembilan kapal beroperasi di dermaga LCM, sedangkan lima kapal lainnya melayani penyeberangan melalui dermaga MB IV.
Nurjatim menilai, kapal eks LCT yang saat ini beroperasi sebenarnya masih dalam kondisi baik dan laik laut. Pemeriksaan rutin juga terus dilakukan agar seluruh armada memenuhi standar keselamatan pelayaran.
Karena itu, persoalan utama menurutnya bukan terletak pada kesiapan operator kapal, melainkan kesiapan pelabuhan untuk beradaptasi dengan perubahan jenis armada.
Ia menegaskan, pelabuhan harus segera melakukan penyesuaian, baik dengan membangun dermaga baru maupun meningkatkan kapasitas dermaga yang sudah ada agar dapat melayani kapal RoRo pengangkut kendaraan logistik bermuatan besar.
"Dalam waktu dua tahun ini apakah siap pelabuhan menyediakan dermaga baru atau meng-upgrade? Kalau tidak, kapal RoRo yang baru berarti harus dimodifikasi agar bisa bersandar di LCM atau Bulusan," tegasnya.
Menurut Nurjatim, masa transisi hingga 2028 seharusnya dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh. Sebab, lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur vital yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali sekaligus menjadi urat nadi distribusi logistik nasional.
Apabila kesiapan armada tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, maka perubahan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan baru di pelabuhan.
Karena itu, Gapasdap berharap pemerintah dan operator pelabuhan dapat bergerak lebih cepat sehingga transformasi armada menuju kapal RoRo murni dapat berjalan mulus tanpa mengganggu kelancaran penyeberangan maupun distribusi barang di Selat Bali. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin