RADARBANYUWANGI.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi andalan pemenuhan gizi ribuan anak sekolah dan balita di Kabupaten Jombang mendadak tersendat. Sebanyak 45 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasionalnya karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum juga cair.
Akibatnya, distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah dan posyandu yang selama ini bergantung pada puluhan dapur tersebut berhenti total sejak awal pekan ini.
Kondisi itu terjadi sejak Senin (9/6) dan berdampak langsung pada ribuan penerima manfaat di berbagai wilayah Kabupaten Jombang.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, membenarkan adanya penghentian operasional tersebut.
"Per 9 Juni ada 45 SPPG yang berhenti operasional. Kurang lebih sejak Senin kemarin," terang Deni, Sabtu (13/6).
Menurut Deni, penghentian layanan bukan disebabkan adanya pelanggaran maupun kendala teknis di tingkat dapur.
Masalah utamanya adalah keterlambatan transfer dana operasional dari pemerintah pusat.
"Seluruh kepala SPPG yang terdampak telah melaporkan kondisi tersebut melalui sistem yang disediakan BGN pusat," katanya.
Situasi tersebut membuat para pengelola dapur tidak memiliki banyak pilihan selain menghentikan sementara aktivitas memasak dan distribusi makanan.
Sembari menunggu pencairan dana, Deni meminta para pengelola memanfaatkan waktu untuk melakukan pembersihan serta penataan dapur.
"SPPG bisa bersih-bersih dapur dulu sambil menunggu dananya turun. Sampai kapan kami juga belum tahu, namun harapannya bisa secepatnya," ujarnya.
Keterlambatan pencairan dana sebenarnya bukan kali pertama terjadi.
Namun, Deni mengakui, dampak yang ditimbulkan kali ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
"Sebelumnya juga pernah terjadi, cuma memang tidak semasif ini. Kalau yang sebelumnya tidak sampai seminggu," ungkapnya.
Data BGN menunjukkan, saat ini terdapat sekitar 150 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Jombang.
Artinya, hampir sepertiga dapur yang selama ini menopang pelaksanaan MBG di daerah tersebut kini berhenti sementara.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola dapur, tetapi juga sekolah, posyandu, serta para penerima manfaat yang selama ini rutin mendapatkan makanan bergizi setiap hari.
"Di Jombang sendiri sudah ada 150 SPPG yang operasional," kata Deni.
Dengan berhentinya 45 dapur tersebut, distribusi MBG ke sejumlah sekolah dan posyandu yang menjadi wilayah layanan mereka otomatis ikut terhenti.
Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian adalah penghentian distribusi MBG di SPPG Tambakrejo 7, Kecamatan Jombang.
Karena dana operasional belum cair, dapur tersebut tidak dapat menyalurkan sebanyak 1.725 porsi makanan.
Padahal, makanan tersebut diperuntukkan bagi sembilan sekolah dan dua posyandu di Kecamatan Jombang.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan program MBG apabila persoalan pendanaan tidak segera diselesaikan.
Pasalnya, program yang digadang-gadang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut sangat bergantung pada kelancaran aliran dana operasional.
Di sisi lain, para pengelola dapur juga harus memastikan ketersediaan bahan baku, membayar tenaga kerja, hingga menjaga standar keamanan pangan.
Jika keterlambatan berlangsung terlalu lama, bukan tidak mungkin dampaknya akan semakin luas.
Kini, harapan para pengelola SPPG, sekolah, dan penerima manfaat tertuju pada percepatan pencairan dana dari pusat.
Sebab bagi ribuan anak sekolah dan balita yang selama ini menikmati program tersebut, seporsi makanan bergizi bukan sekadar menu makan siang.
Lebih dari itu, ia menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan. (*)
Editor : Ali Sodiqin