RADARBANYUWANGI.ID - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi besar-besaran terhadap aspek keselamatan perkeretaapian setelah insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa sekaligus memperkuat keamanan perjalanan penumpang di masa mendatang.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, pemerintah memandang keselamatan transportasi kereta api sebagai prioritas utama yang harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh.
“Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5/2026), dikutip Antara.
Evaluasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari operasional perjalanan kereta, kondisi prasarana dan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, hingga kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah juga menyoroti pengawasan perlintasan sebidang dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian.
Menurut Dudy, proses penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional pascakecelakaan dilakukan secara menyeluruh agar layanan transportasi dapat kembali berjalan aman dan lancar bagi masyarakat.
Penanganan tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT KAI, KAI Commuter, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
Terkait investigasi kecelakaan, Dudy menegaskan Kemenhub tidak akan mendahului hasil pemeriksaan KNKT yang saat ini masih berlangsung. Pemerintah, kata dia, mendukung investigasi dilakukan secara independen, profesional, dan transparan.
“Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data,” katanya.
Meski investigasi belum selesai, langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di seluruh lini. Pemerintah melakukan pembenahan pada sektor sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, hingga koordinasi lintas lembaga.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah penanganan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan. Dudy menyebut, upaya peningkatan keselamatan mulai menunjukkan hasil positif dalam tiga tahun terakhir.
Data Kemenhub mencatat jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang turun dari 337 kejadian pada 2024 menjadi 291 kejadian pada 2025. Sementara hingga 1 Mei 2026, jumlah insiden tercatat sebanyak 102 kejadian.
“Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat,” ucap Dudy.
Sebagai solusi jangka panjang, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan di tengah tingginya kepadatan lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang bergantung pada transportasi kereta api.
Baca Juga: Wamen PU: Penanganan 136 Perlintasan Sebidang Butuh Anggaran Rp30 Triliun
Pemerintah juga telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun guna mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan.
“Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem,” tegas Dudy.
Dia memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nantinya diterbitkan akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau implementasinya.
Baca Juga: Ronaldo Antar Al Nassr Juara Liga Arab Saudi, Akhiri Penantian Gelar Sejak 2023
“Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya,” pungkasnya.
Editor : Lugas Rumpakaadi