RADARBANYUWANGI.ID - Tantangan besar membentang dalam upaya pembersihan wilayah perairan Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa penanganan sampah di laut memerlukan biaya yang sangat tinggi serta proses teknis yang kompleks dibandingkan dengan penanganan sampah di daratan.
Hal ini disampaikan Hanif saat melakukan kunjungan kerja di Makassar pada Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, luasnya wilayah laut Indonesia dan struktur geografis kepulauan menjadi faktor utama sulitnya mobilitas penanganan. Selain faktor geografis, kandungan kimia pada sampah laut juga menjadi kendala serius dalam proses pemusnahan.
"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator enggak bisa, di ini enggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," ujar Hanif, dikutip Antara.
Akar masalah sampah laut diyakini bermuara dari pengelolaan sampah di darat yang belum optimal.
Data nasional menunjukkan bahwa saat ini baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil diolah.
Sementara itu, 60 persen sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan 40 persen sisanya masih terbuang di lingkungan daratan yang pada akhirnya terbawa arus sungai menuju laut.
Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memenuhi target ambisius dari kepala negara.
Hanif menegaskan bahwa Presiden meminta persoalan sampah di darat tuntas sepenuhnya pada tahun 2029.
"Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara, capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini," tegasnya.
Menyadari luasnya cakupan wilayah, Kementerian LH sedang menyusun strategi sinergi yang lebih kuat.
Meskipun Tim Nasional Penanganan Sampah Laut sudah dibentuk, Hanif menekankan bahwa peran aktif Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat krusial.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah melakukan penanganan khusus di titik-titik krusial seperti Bali.
Di wilayah tersebut, kolaborasi melibatkan TNI dan Polri secara rutin, terutama pada periode September hingga Februari saat volume sampah laut meningkat.
Ke depannya, pemerintah akan memprioritaskan pembenahan tata kelola sampah di darat terlebih dahulu guna memutus rantai polusi yang menuju ke perairan nasional.
Editor : Lugas Rumpakaadi