RADARBANYUWANGI.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Kasus ini berfokus pada proses pengadaan lahan di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa materi penyelidikan tidak terkait langsung dengan proses pembangunan, melainkan dengan pembebasan lahan yang digunakan dalam proyek tersebut.
“Materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya. Jadi, bukan masalah prosesnya, melainkan terkait dengan pembebasan lahan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut Asep, KPK menduga adanya oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk meraup keuntungan pribadi.
Dugaan itu muncul dari indikasi perbedaan harga yang signifikan dalam proses pengadaan lahan.
“Misalkan harga wajarnya 10, tapi menjadi 100. Itu tidak wajar. Negara dirugikan karena harus membayar jauh di atas harga seharusnya,” jelasnya.
Namun, Asep belum mengungkapkan secara spesifik lokasi lahan yang tengah diselidiki.
Ia menyebut kemungkinan area yang dimaksud berada di sepanjang jalur proyek, mulai dari Jakarta hingga Bandung, termasuk wilayah Tegalluar di Kabupaten Bandung.
Asep menegaskan bahwa penyelidikan ini tidak akan memengaruhi operasional proyek kereta cepat Whoosh yang saat ini sudah beroperasi.
Fokus utama KPK adalah memastikan keuangan negara tidak dirugikan.
“Kami ingin mendalami jika benar ada kerugian negara. Maka uang itu harus dikembalikan agar negara tidak menanggung beban akibat praktik tidak wajar tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Whoosh.
Dalam video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Tiongkok yang hanya 17–18 juta dolar AS.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud dalam pernyataannya.
Setelah pernyataan tersebut, KPK mengimbau Mahfud untuk membuat laporan resmi agar proses penelusuran dapat dilakukan sesuai prosedur hukum.
Mahfud kemudian menyatakan kesiapannya memberikan keterangan kepada KPK terkait temuan tersebut.
Editor : Lugas Rumpakaadi