RADAR BANYUWANGI – Target nol insiden menjadi pekerjaan bersama pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi. Menyusul maraknya laporan insiden keracunan MBG di sejumlah daerah, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas), dan instansi terkait memperketat pengawasan dari pemilihan bahan baku hingga makanan tiba di tangan penerima manfaat.
Penguatan sistem keamanan pangan itu dibahas dalam pertemuan koordinasi Pemkab Banyuwangi bersama pengelola SPPG, mitra MBG, dan pelaksana awareness grading SPPG di Ballroom Blambangan Hotel Aston, Rabu (16/9).
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi. Tujuannya satu: memastikan program MBG di Banyuwangi berjalan aman, higienis, bergizi, tepat waktu, dan setiap potensi persoalan bisa diketahui sebelum menimbulkan insiden.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan evaluasi melibatkan seluruh kepala SPPG, mitra BGN, hingga yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan pangan program MBG setelah muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir.
“Diadakan pertemuan sekaligus evaluasi kepada seluruh kepala SPPG, mitra BGN, hingga yayasan. Kami sampaikan karena beberapa hari terakhir kejadian keracunan di beberapa daerah sangat tinggi,” ujarnya.
SOP Tak Boleh Sekadar Formalitas
Amir meminta seluruh SPPG meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan yang telah disampaikan melalui pelatihan Dinkes Banyuwangi bersama BPOM.
Menurut dia, SOP harus diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan makanan. Mulai pemilihan bahan, proses pengolahan, pemorsian, hingga penyajian.
“Kami mengingatkan kepada teman-teman SPPG di Banyuwangi supaya SOP-nya ditingkatkan dan dipedomani. Mulai proses pemilihan, pemorsian, hingga penyajian kami ingatkan lagi supaya dipedomani secara baik,” tegasnya.
Bagi Dinkes, keberhasilan MBG tidak berhenti pada seberapa banyak makanan berhasil didistribusikan. Keamanan pangan dan kualitas gizi menjadi bagian yang sama pentingnya.
“Harapan kita semua menjadikan program MBG di Banyuwangi aman dan higienis prosesnya serta sehat di sisi kualitas gizinya,” kata Amir.
Program MBG sendiri dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia. Selain mendukung pemenuhan gizi anak, program tersebut diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan, konsentrasi serta kesiapan belajar.
Manfaat lainnya mencakup pengurangan beban keluarga, perlindungan bagi ibu hamil dan ibu menyusui, balita, serta kelompok rentan. Di sisi lain, program tersebut juga memiliki dampak terhadap pergerakan ekonomi lokal.
Namun, seluruh manfaat itu bergantung pada satu hal mendasar: makanan yang diberikan harus aman dan bermutu.
“Manfaat MBG hanya tercapai apabila makanan aman, bermutu, tepat waktu, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Amir.
Tujuh Tepat Jadi Pegangan
Dalam evaluasi tersebut, Dinkes kembali mengingatkan prinsip tujuh tepat MBG Banyuwangi. Ketujuh prinsip itu meliputi tepat bahan, tepat pengolahan, tepat kebersihan, tepat suhu, tepat respons, tepat distribusi, dan tepat waktu.
Setiap unsur menjadi mata rantai yang saling berkaitan. Kelalaian pada salah satu tahapan dapat berdampak pada kualitas maupun keamanan makanan yang diterima penerima manfaat.
“Koordinasi ini penting agar kasus keracunan di luar daerah tidak terjadi di Banyuwangi,” tandas Amir.
Pengawasan kemudian tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. HMD Gemas Banyuwangi menilai keberhasilan program membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ketua HMD Gemas Banyuwangi Sugiarto mengatakan mitra tidak mungkin menjalankan program tersebut sendirian. Setiap tahapan pengelolaan makanan memiliki potensi persoalan yang membutuhkan pengawasan bersama.
“Program MBG ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kami sebagai mitra, tetapi semua stakeholder harus berjalan bersama-sama,” ujarnya.
Menurut Sugiarto, kolaborasi dan mitigasi persoalan di dapur SPPG menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya insiden. Pengawasan secara bersama-sama memungkinkan persoalan terdeteksi lebih awal.
“Untuk menghindari kasus keracunan MBG itu tentu salah satunya dengan kolaborasi serta mitigasi persoalan di dapur, saling mengontrol, sehingga tidak terlambat untuk mengantisipasi,” ujarnya.
Jangan Kejar Distribusi, Lupakan Keamanan
Ketua HMD Gemas Jatim Bayu Perkasa juga menempatkan keamanan pangan sebagai prioritas dalam pengelolaan dapur MBG.
Dia menegaskan, kontrol harus dilakukan sejak bahan baku dipilih hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Mulai pemilihan bahan baku, pengolahan, pemorsian, penyimpanan, hingga distribusi harus sesuai SOP dan dikontrol ketat. Jangan sampai target distribusi mengabaikan keamanan makanan,” tegasnya.
HMD Gemas Jatim, lanjut Bayu, terus mendorong mitra melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Koordinasi dengan Pemkab Banyuwangi, Dinkes, BGN, BPOM, serta pemangku kepentingan lainnya juga dinilai penting untuk mendeteksi potensi persoalan sejak awal.
“Target kita MBG di Banyuwangi berjalan aman, higienis, tepat waktu, dan bergizi sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Dengan penguatan SOP, prinsip tujuh tepat, serta pengawasan lintas pihak, pelaksanaan MBG di Banyuwangi diarahkan tidak sekadar mengejar ketepatan distribusi. Keamanan makanan menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar sampai kepada penerima tanpa menimbulkan persoalan baru. (ray/sgt)
Editor : Ali Sodiqin