RADAR BANYUWANGI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kontrak proyek pengadaan bantalan rel kereta api di Provinsi Sumatera Selatan.
Pendalaman dilakukan untuk mengusut kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya telah memeriksa Direktur Utama PT Ragam Usaha Prima Mandiri berinisial BAM pada 27 Oktober 2026.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai proses kontrak pengadaan bantalan rel kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Sumatera Bagian Selatan.
"Untuk saksi BAM selaku vendor terkait proyek-proyek di BTP Sumbagsel, penyidik meminta keterangan soal proses kontrak pengadaan bantalan rel kereta api," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (28/10).
Selain BAM, penyidik KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Bina Sarana Dirgantara berinisial YEA.
Pemeriksaan terhadap YEA bertujuan mendalami pengetahuan saksi terkait pekerjaan yang didapatkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan di BTP Sumbagsel.
Kasus korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada April 2023.
Hingga Januari 2026, lembaga antirasuah telah menetapkan 22 orang tersangka, termasuk mantan anggota DPR RI periode 2019, 2024, Sudewo, serta dua korporasi.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara