RADARBANYUWANGI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Terbaru, penyidik memeriksa mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sekaligus mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, untuk mendalami dugaan pengumpulan fee proyek yang disebut mengalir hingga ke pejabat Kemenhub di luar DJKA dan anggota DPR RI.
Pemeriksaan terhadap Danto dilakukan pada Kamis (25/6/2026). KPK menyatakan pendalaman tersebut merupakan bagian dari upaya mengungkap mekanisme pengumpulan hingga distribusi dana yang diduga berasal dari sejumlah proyek perkeretaapian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saksi memenuhi panggilan penyidik dan dimintai keterangan mengenai dugaan praktik tersebut.
"Saksi hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pengumpulan fee proyek," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/6/2026), dikutip Antara.
Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar yang ditangani KPK di sektor transportasi. Penyidik menduga praktik suap tidak hanya terjadi pada satu proyek, tetapi melibatkan sejumlah paket pekerjaan di berbagai daerah dengan dugaan rekayasa proses pengadaan sejak tahap awal.
Dugaan Pengumpulan Fee Proyek
KPK menduga terdapat pengondisian pemenang tender dalam sejumlah proyek pembangunan maupun pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA.
Menurut Budi, setelah pemenang proyek ditentukan, diduga terjadi pengumpulan fee dari sejumlah pekerjaan yang kemudian didistribusikan melalui perantara kepada pihak-pihak tertentu.
"Ada pengumpulan yang dilakukan di DJKA, kemudian didistribusikan melalui perantara dan sebagainya," katanya.
Penyidik kini masih menelusuri aliran dana tersebut untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga menerima maupun menikmati hasil tindak pidana korupsi.
Diduga Mengalir hingga Luar DJKA
KPK mengungkap dugaan aliran dana tidak berhenti di lingkungan DJKA. Dana hasil pengumpulan fee diduga mengalir kepada pejabat Kementerian Perhubungan di luar DJKA hingga anggota DPR RI.
Menurut Budi, salah satu tersangka dalam perkara tersebut adalah anggota DPR RI periode 2019–2024, Sudewo, yang saat ini sedang menjalani proses persidangan.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa praktik korupsi dalam proyek perkeretaapian melibatkan jaringan yang lebih luas dibandingkan dugaan awal saat perkara mulai diusut.
Bermula dari OTT Tahun 2023
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Instansi tersebut kini berubah nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Pada tahap awal penyidikan, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Seiring pengembangan penyidikan, jumlah tersangka terus bertambah. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk Sudewo. Selain itu, dua perusahaan juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Sejumlah tersangka telah menjalani penahanan, sementara proses hukum terhadap lainnya masih berlangsung.
Sejumlah Proyek Masuk Penyidikan
Perkara ini mencakup sejumlah proyek strategis perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia, antara lain:
- Proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.
- Pembangunan jalur kereta api di Makassar.
- Empat proyek konstruksi jalur kereta api di Lampegan, Cianjur.
- Dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur.
- Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
KPK menduga proses pengadaan pada proyek-proyek tersebut telah direkayasa sejak tahap administrasi, evaluasi hingga penetapan pemenang tender. Dugaan pengondisian itu menjadi pintu masuk penyidik untuk mengungkap praktik suap serta aliran dana yang diduga melibatkan berbagai pihak.
Fakta Singkat Perkara
- OTT KPK: 11 April 2023.
- Jumlah tersangka: 21 orang (per 20 Januari 2026).
- Tersangka korporasi: 2 perusahaan.
- Wilayah proyek: Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
- Dugaan pelanggaran: Suap proyek, pengumpulan fee, dan rekayasa proses tender.
Penyidikan masih terus berjalan. KPK menyatakan akan menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek maupun penerimaan aliran dana agar konstruksi perkara dapat diungkap secara menyeluruh.
FAQ
Siapa yang diperiksa KPK dalam perkembangan terbaru kasus ini?
Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sekaligus mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, diperiksa sebagai saksi pada 25 Juni 2026.
Apa yang didalami penyidik?
Penyidik mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan beserta aliran dananya.
Kapan kasus ini mulai terungkap?
Perkara bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023.
Berapa jumlah tersangka dalam perkara ini?
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk satu anggota DPR RI dan dua perusahaan sebagai tersangka korporasi.
Proyek apa saja yang menjadi objek penyidikan?
Penyidikan mencakup proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, proyek di Lampegan, Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Editor : Lugas Rumpakaadi