RadarBanyuwangi.id – Aktivitas alih fungsi komoditas di lahan Perkebunan PT Kalibendo Banyuwangi ternyata masih berlanjut.
Pihak pengelola perkebunan terkesan mengabaikan hasil rapat dengar pendapat (hearing) DPRD Banyuwangi beberapa waktu lalu.
Hasil hearing memutuskan bahwa aktivitas alih fungsi komoditas harus dihentikan. Komisi 4 DPRD juga mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin hak guna usaha (HGU) Perkebunan Kalibendo.
Sikap ngotot pengelola Kalibendo mengusik ketenangan warga Desa Kampunganyar. Menyikapi persoalan ini, warga Desa Kampunganyar menggelar pertemuan dengan anggota DPRD pada Kamis (30/1). Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hasil hearing pada Jumat lalu (10/1).
Selain membahas kelanjutan hasil hearing, pertemuan yang dihadiri oleh Pemdes Kampunganyar, Polsek Glagah, seluruh anggota Komisi IV, dan perwakilan PT Perkebunan Kalibendo tersebut mempertegas keputusan hearing.
”Sejak adanya keputusan hearing, Perkebunan Kalibendo tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh anggota dewan. Kami sekarang minta ada kelanjutan dari hasil hearing tersebut,” ujar Kepala Desa (Kades) Kampunganyar Suwandi.
Warga juga mengeluhkan kualitas air Hippam yang terdampak alih fungsi. Sampai sekarang, debit air yang digunakan warga tetap kecil dan keruh.
”Warga kami masih banyak yang mengeluh. Sekali lagi kami meminta para anggota dewan yang terhormat untuk bisa menemukan solusi terbaik masalah air dan alih fungsi,” pinta Suwandi.
Diungkapkan Suwandi, pihak Perkebunan Kalibendo di bawah kepimpinan Candra Sasmita dirasa sangat semena-mena sehingga merugikan masyarakat.
”Salah satu permintaan kita adalah Direktur Perkebunan Kalibendo harus diganti agar tidak selalu memicu konflik dan membuat kebijakan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan yang berlangsung di Tamansuruh tersebut menemukan sejumlah titik terang. Di antaranya menyepakati langkah tegas untuk menghentikan aktivitas penebangan dan jual beli bambu di dekat sumber air. Jika tetap menebang bambu, sepakat dibawa ke ranah hukum.
Hasil pertemuan juga menyepakati kerja sama pembagian CSR (corporate social responsibility) untuk pendapatan asli desa (PAD). Selain itu, pengelolaan sumber air diserahkan kepada Pemdes Kampunganyar.
”Dalam pertemuan kedua tersebut masyarakat menanyakan sekaligus menegaskan hasil tindak lanjut hearing. Pertemuan tersebut menemukan solusi terbaik,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Patemo.
Patemo mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa pengelolaan sumber air dikelola Pemdes Kampunganyar.
Selain itu, aktivitas penebangan dan jual beli bambu dihentikan. Jika masih ada aktivitas penebangan bambu akan dibawa ke ranah hukum.
”Pertemuan tersebut juga dihadiri aparat kepolisian setempat. Mereka ikut memantau dan mengambil tindakan tegas jika hasil kesepakatan dilanggar,” tegasnya.
Patemo menambahkan, rekomendasi awal hasil hearing Perkebunan Kalibendo sudah diserahkan ke pimpinan DPRD.
Hingga saat ini, pihaknya menunggu langkah pimpinan DPRD yang akan melayangkan surat ke pihak eksekutif.
”Masalah ini sudah kami laporkan pimpinan, kami menunggu perintah pimpinan selanjutnya,” jelasnya. (rio/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin