RADAR BANYUWANGI — Korea Selatan (Korsel) disebut mulai melakukan “persiapan konkret” untuk mengirim aset militernya ke Selat Hormuz yang tengah berada di bawah bayang-bayang konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran. Namun, pemerintah Seoul buru-buru membantah laporan tersebut dan menegaskan belum ada keputusan final mengenai pengerahan pasukan.
Laporan media Korsel menyebut persiapan itu bahkan sudah mengarah pada sejumlah opsi konkret, mulai dari pesawat patroli maritim P-8, kapal pendukung logistik, hingga unit pendeteksi dan pembersih ranjau.
Jika terealisasi, langkah tersebut akan menempatkan Korsel semakin dekat dengan pusaran konflik Timur Tengah sekaligus membuka babak baru keterlibatan militer Seoul di kawasan strategis perdagangan energi dunia.
Media Korsel Sebut Persiapan Sudah Konkret
Kabar mengenai rencana pengerahan tersebut pertama kali menguat setelah sejumlah media besar Korsel, termasuk JTBC dan MBC, melaporkan pada Kamis (3/9).
Seperti dilansir Anadolu Agency dan Reuters, laporan itu menyebut Seoul tengah mempersiapkan kemungkinan pengerahan aset militer sebelum akhir 2026.
Bahkan, Korsel disebut berpotensi meminta persetujuan parlemen pada September ini.
Opsi yang dibahas bukan sekadar wacana. Pesawat patroli maritim P-8, kapal pendukung logistik, serta unit pendeteksi dan pembersih ranjau disebut masuk dalam daftar aset yang dipertimbangkan.
Seoul juga dilaporkan telah membicarakan skala serta bentuk kontribusinya dengan sejumlah negara, termasuk AS, Inggris, dan Prancis.
Pejabat Korsel Sebut Persiapan Sedang Berjalan
Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Korsel yang tidak disebut namanya bahkan menyatakan bahwa persiapan pengiriman pasukan angkatan laut memang sedang dilakukan.
“Kami sedang melakukan persiapan konkret untuk mengirimkan pasukan angkatan laut ke Selat Hormuz,” ujar pejabat tersebut kepada media Australia, SBS.
Pejabat tinggi militer Korsel lainnya mengatakan pembahasan mengenai pelabuhan pangkalan dan pangkalan operasional juga tengah dilakukan dengan negara-negara terkait.
Jika benar, pembahasan tersebut menunjukkan bahwa opsi pengerahan sudah menyentuh aspek operasional, bukan hanya diplomasi.
Namun, ada satu persoalan besar: belum ada keputusan politik final dari pemerintah Seoul.
Pemerintah Seoul Bantah Sudah Putuskan Kirim Pasukan
Kantor kepresidenan Korsel pada Jumat (4/9) langsung merespons laporan tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa Seoul masih mengkaji berbagai opsi untuk mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz, termasuk kemungkinan menggunakan aset militer.
Seorang pejabat kantor kepresidenan yang enggan disebut namanya mengatakan Korsel memang telah membahas cara-cara praktis untuk berkontribusi terhadap keamanan pelayaran di kawasan.
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan pengerahan belum dibuat.
“Belum ada keputusan yang diambil,” tegas pejabat tersebut.
Menurut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan prosedur hukum domestik, kesiapan militer Korsel di Semenanjung Korea, serta persetujuan parlemen.
Dengan demikian, laporan mengenai “persiapan konkret” tidak serta-merta berarti pasukan Korsel akan segera berangkat ke Hormuz.
Ada Prosedur Panjang Sebelum Pasukan Berangkat
Pengerahan militer Korsel ke kawasan konflik membutuhkan sejumlah persetujuan.
Keputusan tersebut harus melalui Dewan Keamanan Nasional (NSC), resolusi dalam rapat kabinet, serta persetujuan resmi Majelis Nasional Korsel.
Selain persoalan hukum, Seoul juga harus menghitung konsekuensi terhadap kesiapan pertahanannya sendiri.
Semenanjung Korea tetap menjadi kawasan dengan risiko keamanan tinggi. Karena itu, pengerahan aset militer dalam jumlah tertentu ke Timur Tengah tidak bisa dilakukan tanpa memperhitungkan kebutuhan pertahanan nasional.
Korsel sebelumnya juga menyatakan bahwa pengerahan pasukan ke Selat Hormuz baru akan dilakukan setelah konflik AS dan Iran berakhir.
Trump Pernah Kritik Sikap Seoul
Munculnya laporan tersebut juga tidak lepas dari tekanan politik Washington terhadap Seoul.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya secara terbuka mengkritik Korsel karena menolak berpartisipasi dalam aksi terhadap Iran.
Tekanan itu datang ketika Washington juga mengambil langkah yang mengurangi skala latihan militer bersama AS dan Korsel.
Situasi tersebut membuat posisi Seoul semakin rumit.
Di satu sisi, Korsel memiliki kepentingan besar terhadap keamanan jalur pelayaran dan pasokan energi global. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur vital perdagangan minyak dan gas.
Di sisi lain, keterlibatan militer dalam operasi yang berkaitan dengan AS berpotensi membawa Korsel lebih jauh ke dalam konflik Iran-AS.
Hormuz Jadi Ujian Baru bagi Seoul
Bagi Korsel, persoalan Selat Hormuz bukan hanya masalah keamanan internasional.
Gangguan terhadap jalur tersebut dapat berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk.
Karena itu, Seoul kini menghadapi pilihan sulit: ikut berkontribusi pada pengamanan navigasi atau menjaga jarak dari konflik bersenjata yang melibatkan AS dan Iran.
Laporan media tentang persiapan aset militer menunjukkan opsi pertama sedang dipertimbangkan secara serius.
Tetapi bantahan pemerintah menegaskan satu hal: hingga Jumat (4/9/2026), belum ada keputusan resmi untuk mengirim pasukan Korsel ke Selat Hormuz.
Artinya, P-8, kapal logistik, dan unit pembersih ranjau masih berada dalam tahap opsi—sementara keputusan akhirnya tetap menunggu proses politik dan hukum di Seoul. (*)
Editor : Ali Sodiqin