RADARBANYUWANGI.ID – Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang Negeri Paman Sam.
Jutaan warga turun ke jalan dalam aksi nasional bertajuk “No Kings”, sebuah gerakan akar rumput yang menuding gaya kepemimpinan Trump semakin otoriter dan mengancam konstitusi negara.
Demonstrasi besar-besaran itu berlangsung pada Minggu (29/3/2026) waktu setempat dan digelar serentak di berbagai kota besar maupun kecil di seluruh Amerika Serikat.
Menurut penyelenggara, sedikitnya 8 juta orang ikut ambil bagian dalam lebih dari 3.300 aksi demonstrasi yang tersebar di 50 negara bagian, mulai dari kota metropolitan seperti New York dan Los Angeles hingga kota-kota kecil di pelosok negeri.
Aksi tersebut menjadi gelombang ketiga dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak gerakan “No Kings” muncul sebagai saluran oposisi paling vokal terhadap Trump sejak memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025.
Gerakan ini berkembang menjadi simbol perlawanan sipil terhadap apa yang dianggap sebagai kecenderungan pemerintahan yang semakin keras, baik dalam kebijakan domestik maupun luar negeri.
Di New York, puluhan ribu demonstran memadati jalanan kota terpadat di Amerika Serikat. Aksi ini turut dihadiri aktor peraih Oscar, Robert De Niro, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik paling keras Trump.
De Niro berulang kali menyebut Trump sebagai ancaman serius bagi demokrasi, kebebasan, dan keamanan Amerika Serikat.
Aksi protes juga berlangsung masif dari Atlanta hingga San Diego, menunjukkan luasnya sebaran gerakan penolakan tersebut.
Di Atlanta, ribuan warga turun ke jalan dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan seruan penyelamatan konstitusi.
“Tidak ada negara yang dapat memerintah tanpa persetujuan rakyat,” ujar veteran militer berusia 36 tahun, Marc McCaughey, kepada AFP.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi ini lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap arah pemerintahan saat ini.
“Kami di sini karena kami merasa Konstitusi terancam dalam berbagai cara. Keadaan tidak normal. Keadaan tidak baik,” lanjutnya.
Di West Bloomfield, Michigan, warga bahkan rela menghadapi suhu di bawah titik beku demi menyuarakan penolakan terhadap Trump.
Sementara di ibu kota Washington DC, ribuan demonstran berbondong-bondong menuju National Mall sambil membawa berbagai spanduk bertuliskan “Trump Harus Mundur Sekarang!” dan “Lawan Fasisme.”
Seorang pensiunan berusia 67 tahun, Robert Pavosevich, menyebut situasi politik Amerika sedang berada dalam fase yang mengkhawatirkan.
“Dia terus berbohong dan berbohong dan berbohong, dan tidak ada yang mengatakan apa pun. Jadi ini situasi yang mengerikan yang kita alami,” katanya kepada AFP.
Gelombang protes anti-Trump ternyata tidak hanya terjadi di dalam negeri.
Suasana penolakan juga meluas hingga ke berbagai kota di Eropa, seperti Amsterdam, Madrid, dan Roma.
Di Roma, sekitar 20 ribu orang dilaporkan turun ke jalan dengan pengawasan ketat aparat kepolisian.
Besarnya mobilisasi massa ini mempertegas bahwa isu kepemimpinan Trump telah menjadi perhatian internasional.
Gerakan “No Kings” sendiri pertama kali mencuat pada Juni 2025, bertepatan dengan ulang tahun Trump yang ke-79 dan parade militer yang ia gelar di Washington.
Saat itu, beberapa juta orang turun ke jalan dari New York hingga San Francisco.
Gelombang kedua pada Oktober 2025 menarik sekitar 7 juta demonstran.
Kini, jumlah peserta meningkat menjadi 8 juta orang, dengan tambahan sekitar 600 aksi demonstrasi baru, menandakan eskalasi ketidakpuasan publik yang semakin besar.
Ricuh dengan Pendukung Trump
Ketegangan sempat terjadi di West Palm Beach, Florida, ketika sekitar 50 pendukung Trump mendadak muncul di tengah aksi “No Kings”.
Mereka terlibat adu mulut dengan massa demonstran.
Sebagian datang membawa megafon untuk menyuarakan pesan pro-Trump, sementara lainnya mengenakan topi, kaos, dan mengibarkan bendera bertuliskan “Proud Boys.”
Aparat kepolisian setempat bergerak cepat untuk memisahkan kedua kelompok agar bentrokan tidak meluas.
Di berbagai kota, massa “No Kings” menyoroti sejumlah isu utama, mulai dari perang dengan Iran, kenaikan harga makanan dan bensin, kebijakan imigrasi garis keras, hingga dugaan gaya pemerintahan yang dinilai semakin otoriter.
Polisi Lepaskan Gas Air Mata di Los Angeles
Situasi lebih tegang terjadi di Los Angeles, California.
Setelah ribuan orang berkumpul dalam demonstrasi besar di pusat kota, polisi mengeluarkan perintah pembubaran massa beberapa jam setelah aksi damai berakhir.
Aparat juga sempat menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Menurut laporan NBC dan Associated Press, Departemen Kepolisian Los Angeles menetapkan status Siaga Taktis pada Sabtu malam.
Polisi memblokir sejumlah ruas jalan dan menangkap peserta aksi yang menolak membubarkan diri.
Kekacauan pecah di sekitar Pusat Penahanan Federal, lokasi yang selama ini menjadi titik panas bentrokan antara demonstran dan agen federal sejak kebijakan penindakan imigrasi pemerintahan Trump diberlakukan tahun lalu.
Sebagai langkah antisipasi, kru Caltrans bahkan telah memasang gerbang keamanan di sepanjang akses menuju Jalan Tol 101.
Langkah itu diambil setelah pengalaman demonstrasi sebelumnya, di mana massa sempat memasuki jalur jalan tol dan memblokir lalu lintas.
Di Denver, polisi juga menyatakan demonstrasi sebagai pertemuan ilegal setelah sekelompok kecil massa memblokir jalan dan menolak membubarkan diri.
Petugas melepaskan tabung asap, yang kemudian dilempar balik oleh sejumlah demonstran.
Setidaknya sembilan orang ditangkap, termasuk karena melempar benda ke arah aparat.
Meski diwarnai ketegangan di sejumlah titik, penyelenggara “No Kings” mengklaim aksi kali ini sebagai “protes tanpa kekerasan satu hari terbesar dalam sejarah Amerika modern.”
Dengan jumlah peserta mencapai 8 juta orang dan aksi yang meluas hingga hampir setiap benua, demonstrasi ini menjadi sinyal kuat bahwa polarisasi politik di Amerika Serikat semakin tajam menjelang dinamika politik nasional berikutnya. (*)
Editor : Ali Sodiqin