RADARBANYUWANGI.ID – Suasana haru bercampur gelisah menyelimuti nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar masyarakat sipil di Bojonegoro. Film yang mengangkat realitas konflik agraria dan proyek strategis nasional (PSN) di Papua itu memantik keresahan mendalam dari mahasiswa, buruh, hingga ibu rumah tangga.
Bukan sekadar menonton film, forum yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Bojonegoro itu berubah menjadi ruang refleksi tentang ancaman perampasan ruang hidup yang dinilai bisa terjadi di daerah lain, termasuk Bojonegoro sebagai Kota Migas.
Tangis pecah dalam diskusi. Pertanyaan kritis mengalir tanpa henti. Sebagian peserta bahkan mengaku melihat Papua sebagai cermin masa depan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam.
Film Pesta Babi Bongkar Relasi Kuasa dan Proyek Raksasa di Papua
Film dokumenter Pesta Babi merupakan karya sutradara Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono.
Dokumenter investigatif tersebut merupakan hasil kolaborasi Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.
Film itu merekam perjuangan masyarakat adat di selatan Papua yang berhadapan dengan proyek strategis nasional berskala raksasa.
Mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi, jutaan hektare hutan Papua disebut dibuka untuk kepentingan investasi dan industri.
Dalam film tersebut, publik diajak melihat bagaimana relasi antara kekuasaan, bisnis, dan operasi keamanan berjalan dalam proyek-proyek besar di Papua.
Tangis dan Keresahan Pecah di Forum Diskusi
Nobar yang dihadiri sekitar 50 peserta itu berlangsung emosional. Beberapa penonton tak kuasa menahan tangis saat diskusi berlangsung.
Salah satu peserta, Inong, mengaku sengaja datang dari Jakarta ke Bojonegoro untuk mengikuti pemutaran film tersebut.
“Saya berpikir apa yang bikin orang Papua sabar. Ditindas, dirampas sampai 60 tahun lebih,” ujarnya, dikutip dari Radar Bojonegoro.
Ia mengajak masyarakat tidak membiarkan Papua menghadapi persoalannya sendirian.
Hal senada disampaikan Nafidatul Himah. Menurutnya, nobar dan diskusi itu menjadi ruang penting untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.
“Karena ke depan ini bisa terus terjadi. Saya lihat Papua ini miris sekali,” katanya sambil menyeka air mata.
Bojonegoro Disebut Tidak Kebal Ancaman Perampasan Ruang Hidup
Diskusi juga menyoroti kemungkinan pola konflik serupa terjadi di daerah kaya sumber daya lain, termasuk Bojonegoro.
Sebagai daerah penghasil migas besar, Bojonegoro dinilai memiliki kerentanan terhadap eksploitasi sumber daya dan konflik ruang hidup masyarakat.
Salah satu pemantik diskusi, Nurika Manan, menyebut keresahan yang muncul dalam forum menjadi tanda masih adanya harapan dan kesadaran kolektif masyarakat.
“Selama masih ada pertanyaan, jawaban selalu bertambah, cara berpikir bergeser, bergerak maju, dan memperkuat ataupun diperkuat kawan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung simbol salib merah yang muncul dalam perjuangan masyarakat adat Papua.
“Salib merah berawal dari Suku Awyu. Bentuk protes, perlawanan, kepasrahan, dan doa,” tuturnya.
“Yang Bisa Dilakukan Adalah Terus Bercerita”
Pemantik diskusi lainnya, Wahyu Rizkiawan, mengaku tidak memiliki jawaban pasti kapan penindasan dan konflik di Papua akan berakhir.
Namun menurutnya, langkah paling penting adalah terus menyuarakan dan menceritakan realitas yang terjadi.
“Seperti Dhandy yang menceritakannya. Yang bisa dilakukan ialah bercerita,” katanya.
Sementara itu, anggota Aliansi Jurnalis Independen Bojonegoro, Bambang Yulianto, menilai film Pesta Babi menjadi ruang solidaritas bagi kelompok masyarakat sipil.
“Di rezim saat ini untuk bertahan hidup saja cukup sulit bagi kelompok minoritas. Film Pesta Babi jadi representasi dan wadah berjejaring dan bersolidaritas sesama rakyat,” ujarnya.
Forum tersebut juga menggalang donasi solidaritas untuk Papua. Dari kaleng donasi yang diedarkan, terkumpul dana sekitar Rp500 ribu.
Film Dokumenter Jadi Ruang Perlawanan Sipil
Fenomena nobar Pesta Babi di berbagai daerah belakangan dinilai bukan lagi sekadar kegiatan menonton film dokumenter.
Bagi sebagian kelompok masyarakat sipil, forum semacam itu telah berubah menjadi ruang diskusi publik untuk membicarakan isu ketimpangan, konflik agraria, hingga hak masyarakat adat.
Di Bojonegoro, film tersebut bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa praktik perampasan ruang hidup atas nama pembangunan bisa saja terjadi di mana pun ketika masyarakat kehilangan ruang kontrol terhadap kebijakan negara dan investasi besar. (*)
Editor : Ali Sodiqin