RADAR BANYUWANGI – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyoroti masih lebarnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dalam diskusi pada pengukuhan Pengurus Asosiasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Banyuwangi di Aula Dinas Pendidikan Banyuwangi, Selasa (22/7), ia menegaskan program Koperasi Merah Putih disiapkan pemerintah sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi desa.
Di hadapan peserta diskusi, Qodari mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini tercermin dalam indikator Produk Domestik Bruto (PDB) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan nilai ekonomi nasional masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata.
"Harusnya kalau ekonominya membaik, jumlah miskinnya menurun. Jadi ini aneh," ujarnya.
Qodari menjelaskan, fenomena tersebut terlihat dari melemahnya kelompok masyarakat kelas menengah yang diiringi bertambahnya jumlah masyarakat hampir miskin. Kondisi itulah yang, menurutnya, mendorong pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Program tersebut diproyeksikan menjadi sarana pemerataan ekonomi dengan memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi secara mandiri melalui koperasi.
Menurut Qodari, keberadaan Koperasi Merah Putih juga merupakan implementasi amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Karena itu, koperasi dinilai menjadi instrumen yang paling tepat untuk memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Didukung Pelatihan hingga Infrastruktur
Qodari menegaskan keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah.
Bentuk dukungan tersebut antara lain melalui pembentukan organisasi koperasi, pelatihan bagi pengurus dan manajer koperasi, hingga penyediaan infrastruktur pendukung.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan distribusi kebutuhan pokok bersubsidi berjalan lancar melalui kemitraan dengan sejumlah lembaga seperti Bulog dan Pertamina agar harga di tingkat masyarakat tetap stabil.
Menurutnya, tata kelola Koperasi Merah Putih telah dirancang secara profesional dengan dukungan sumber daya manusia yang terlatih serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur ekonomi nasional berbasis desa.
Editor : Ali Sodiqin“Koperasi sebagai instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Insyaallah nanti pada gilirannya akan berinteraksi, bekerja sama dengan institusi lain seperti SPPG dan MBG supaya pendapatan menjadi meningkat dan hasil usahanya bisa kembali kepada rakyat di Banyuwangi,” pungkasnya. (mg1/aif)