RADARBANYUWANGI.ID - Pemkab Banyuwangi terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Berbagai upaya afirmasi dilakukan melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) dan lintas elemen terkait. Hasilnya nyata, IPM Banyuwangi naik segnifikan beberapa tahun terakhir.
IPM Banyuwangi naik dari 72,62 pada 2021 menjadi 74,30 pada 2024. Angka itu dijabarkan Bupati Ipuk Fiestiandani dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 beberapa waktu lalu.
Sementara itu, salah satu contoh nyata keberhasilan intervensi pemkab di bidang pendidikan adalah penurunan angka anak tidak sekolah (ATS). Sebagaimana dilansir akun YouTube Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, pada Agustus 2024 jumlah ATS 11 ribu lebih. Namun melalui berbagai intervensi yang dilakukan, ATS Banyuwangi turun menjadi kurang lebih 6 ribu orang pada Juni 2025.
Pemkab Banyuwangi memang menempatkan penanganan ATS sebagai salah satu prioritas pembangunan. Strategi yang digunakan adalah intervensi berbasis data yang akurat.
Data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen dipadukan dan divalidasi dengan data lapangan untuk mendapatkan data ATS yang faktual.
Mengacu data persentase anak tidak sekolah (ATS) berdasarkan sekolah dibanding dengan jumlah peserta didik pada tahun 2023, anak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen. Angka tersebut masuk lima terendah di Jawa Timur. Kabupaten/kota lain di Jatim ada yang persentase anak tidak sekolahnya mencapai 5 persen, bahkan 8 persen.
ATS adalah anak usia SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/MA/sederajat yang tidak pernah sekolah, mengalami putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, atau anak yang putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi Suratno mengatakan, sejak 2023 Pemkab Banyuwangi menerapkan kebijakan zero dropout pada jenjang SD dan SMP, sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah, mengingat SMA berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. "Hasilnya hingga akhir 2023 hanya terdapat satu siswa dropout, itu karena orang tua pindah domisili dan tanpa memberikan pemberitahuan pada sekolah," kata Suratno.
Selain menerapkan kebijakan zero dropout, Banyuwangi juga menggelontorkan berbagai program untuk menekan anak tidak sekolah. Di antaranya program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), untuk memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C).
Selain itu, ada program Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan) yang merupakan program untuk memfasilitasi warga setempat mengikuti pendidikan hingga setara SMA. Program pendidikan ini dilaksanakan berbasis desa/kelurahan.
Ada pula program afirmasi pendidikan seperti Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Program yang dilaksanakan sejak 2016 ini menjaring anak yang berhenti sekolah dan mengajaknya kembali ke kelas. Demikian hal nya dengan anak yang terancam putus sekolah, agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya.
Banyuwangi juga memberikan program khusus bagi pelajar kurang mampu seperti pemberian uang transpot, uang saku, uang transportasi, tabungan pelajar, hingga pemberian bantuan peralatan sekolah.
Ada juga program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang merupakan gerakan solidaritas antar siswa di Banyuwangi. Gerakan tersebut kini semakin meluas jangkauannya. Tidak hanya membantu antar siswa di dalam sekolah, namun meluas antar sekolah.
Pemkab Banyuwangi juga rutin memberikan beasiswa pada siswa kurang mampu melalui program Banyuwangi Cerdas. Serta berbagai program kolaboratif untuk mengatasi anak putus sekolah lainnya.
Namun, menurut Suratno, memang masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni masih ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah, terutama dari jenjang SMP ke SMA. "Dari semua itu memang yang paling banyak peralihan jenjang dari SMP ke SMA. Meski sesuai Undang Undang Pemerintah Daerah bukan wilayah kami, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim cabang Banyuwangi untuk memberikan intervensi-intervensi pada anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah," jelas Suratno.
Sementara itu, IPM Banyuwangi pada tahun depan diproyeksi pada kisaran 75,38. Proyeksi itu disampaikan Bupati Ipuk Fiestiandani melalui Wakil Bupati (Wabup) Mujiono pada rapat Paripurna penyampaian nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di kantor DPRD beberapa waktu lalu. (sgt)
Editor : Sigit Hariyadi