RADARBANYUWANGI.ID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau seluruh guru dan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah agar waspada terhadap praktik percaloan jabatan kepala sekolah yang mulai marak di sejumlah wilayah.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Mataram–Lombok Barat (Malomba), Mujahidin, menegaskan bahwa tidak ada mekanisme resmi penawaran jabatan kepala sekolah di luar jalur institusi.
“Tidak ada seperti ini,” tegas Mujahidin, Jumat (11/10).
Isu percaloan ini diduga berasal dari oknum pensiunan kepala sekolah yang mendatangi beberapa sekolah favorit dan mengaku bisa membantu pengangkatan kepala sekolah definitif.
Mereka bahkan disebut membawa “mandat” atau janji jabatan dari pihak tertentu.
Mujahidin menegaskan, tidak ada “orang” gubernur atau pihak lain yang ditugaskan untuk menawarkan posisi kepala sekolah.
“Secara institusi, tidak ada yang diberi mandat untuk menawarkan jabatan kepala sekolah. Semua melalui mekanisme resmi seleksi Calon Kepala Sekolah (CKS),” jelasnya.
Dikbud NTB meminta setiap sekolah yang menerima kunjungan dari oknum calo segera melaporkan ke cabang dinas setempat agar bisa ditindaklanjuti.
Langkah ini penting untuk mencegah penipuan dan menjaga integritas sistem seleksi pendidikan.
Editor : Ali Sodiqin“Jangan percaya janji-janji seperti itu. Segera koordinasi dengan Dikbud NTB bila ada tawaran jabatan kepala sekolah,” tutup Mujahidin. (*)