GENTENG, Jawa Pos Radar Genteng-Nama Handoko sudah tidak asing, terutama bagi warga yang tinggal di pinggiran hutan Banyuwangi. Pria kelahiran Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi pada 24 November 1974, ini dikenal aktif memperjuangkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Banyuwangi. Tidak tanggung-tanggung, di Kota Gandrung ini ada 15 ribu kepala keluarga (KK) yang yang sudah belasan hingga puluhan tahun menunggu kepastian lahannya.
Handoko yang kini menjadi Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP) RI, berupaya keras mewujudkan 15 ribu KK yang menginginkan sertifikat lahannya. “Masalah TORA ini ada di seluruh Indonesia, melalui program ini saya ingin membantu saudara-saudara di kampung halaman Banyuwangi, apalagi jumlahnya juga banyak,” kata Handoko.
Menurut Handoko, salah satu tugas utama KSP itu memastikan program strategis nasional (PSN) yang menjadi prioritas presiden berjalan dengan baik. Diantara PSN itu reforma agraria. “KSP membentuk Satgas Reforma Agraria yang dipimpin Deputi II KSP Abetnego Tarigan,” terangnya.
Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, terang dia, peluang penyelesaian dari persoalan agraria yang tekait kawasan hutan yang dikelola Perhutani, ada peluang untuk dicarikan penyelesaian. “Kita menerjunkan tim ke berbagai daerah untuk verifikasi lapangan (verlap), termasuk ke Banyuwangi,” ujarnya.
Untuk memperkuat isu akselerasi Program TORA, Handoko pada Mei 2022 mengajak Wakil Menteri Desa & PDTT Budi Arie Setiadi berkunjung ke Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore. Dari kunjungan itu, ia berkomunikasi dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani agar membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). KSP juga berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk menyediakan anggaran, sehingga program ini bisa dibiayai oleh APBN. “Saya juga mengajak Kepal Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko berkunjung ke Banyuwangi terkait reforma agrari ini,” ujarnya.
Upaya yang diperjuangkan Handoko terkait TORA menunjukkan hasil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar pada 19 Mei 2023 mengeluarkan surat persetujuan pelepasan kawasan hutan, dengan proses berikutnya keluarnya SK Biru (SK Pelepasan Kawasan Hutan) yang diserahkan oleh Presiden Jokowi pada 16 September 2023 di Jakarta. “Sebanyak 680 orang yang mewakili 5.000 KK lebih di 17 desa di Banyuwangi berangkat ke Jakarta untuk menerima SK Biru dari bapak Presiden Jokowi,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjend) Projo ini.
Keluarnya surat persetujuan pelepasan kawasan hutan dati Kementerian LHK itu, jelas dia, hanya berselang lima hari setelah Handoko terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 2 untuk Dapil Jatim III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowo, dan Situbondo di KPU. “Setelah menjadi caleg, saya melakukan kerja politik di Banyuwangi, ini memberi kesempatan lebih besar mendalami dan mengawal proses reforma agraria di Banyuwangi,” terangnya.
Menurut Handoko, SK Biru bukan tujuan akhir dari reforma agrarian. Ia mencari strategi untuk mempercepat terbitnya sertipikat tanah bagi 15 ribu penerima SK Biru. Saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Bogor pada 19 Desember 2023, mengundang untuk hadir pada kegiatan Maturnuwun, Pak Jokowi yang digelar di RTH Maron, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. “Saya sampaikan bapak presiden bisa bertemu dengan para penerima SK Biru, alhamdulillah bapak presiden berkenan hadir,” ungkapnya.
Presiden Jokowi akhirnya datang di RTH Maron, Desa Genteng Kulon pada 27 Desember 2023. Proses penerbitan sertipikat, kini dikebut oleh BPN. Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mentargetkan 27 Januari 2024 seluruh sertifikat sudah tercetak dan siap dibagikan kepada masyarakat. “Semoga lancar semua, proses redistribusi lahan berjalan dengan baik serta memberi manfaat seluas-luasnya pada masyarakat,” harapnya.
SEMENTARA, HANDOKO juga sudah aktif di gerakan sejak masih kuliah di Malang. Pada 2013, bergabung dengan Gerakan Pro Jokowi (Projo) yang dimotori eks aktivis 1998. Saat itu, Budi Arie Setiadi menjadi Koordinator Nasional Projo. Awal Januari 2014, mendeklarasikan Projo di Kawasan Candi Badut, Malang.
Kerja politik awal dari Projo mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk mengeluarkan surat penunjukan Joko Widodo menjadi calon presiden RI. “Ibu Megawati akhirnya menunjuk Ir Joko Widodo sebagai calon presiden dan menang dalam Pilpres 2014 berpasangan dengan bapak Jusuf Kalla,” terang Handoko.
Baca Juga: Jokowi Respon Koalisi Indonesia Bersatu, Projo: KIB Manuver Cerdas
Pada Agustus 2014, Projo menggelar rapat koordinasi nasional atau Kongres I Projo. Pada acara itu, Presiden Jokowi meminta Projo tidak bubar dan mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan. “Dalam Kongres 1 memutuskan Projo menjadi organisasi kemasyarakatan. Budi Arie Setiadi ditetapkan sebagai ketua formatur,” katanya seraya menyebut pada September 2017 ditunjuk menjadi Ketua Panitia Rakernas III Projo di Kelapa Gading dan diberi amanah menjadi Sekretari Jenderal DPP PROJO menggantikan Guntur Siregar.
Dalam Pilpres 2019, Handoko ditunjuk Presiden Jokowi menjadi penghubung antara presiden dengan simpul-simpul besar relawan Jokowi. Dalam menjalankan tugas, berpartner dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko. “Alhamdulillah, berbagai kegiatan penting berhasil kami lakukan dengan baik,” jelasnya.
Pasca pelantikan presiden 20 Oktober 2019 dan kabinet terbentuk, Handoko ditunjuk sebagai Tenaga Ahli di KSP yang dipimpin Jenderal (Pur) TNI Moeldoko. “Saya bertugas di Kedeputian IV yang membidangi komunikasi politik dan diseminasi informasi,” jelas Handoko yang kini menjadi Caleg DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 2, Dapil III meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dabn Situbondo.(abi)
Editor : Agus Baihaqi